INFO BANDUNG BARAT–Dalam kurun waktu kurang dari dua minggu pada Juli 2025, publik dikejutkan oleh kematian tiga individu yang masing-masing memiliki keterkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara. Mereka adalah Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu); seorang pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditemukan tanpa kepala di Kali Ciliwung; dan Juhaidy Rizaldy Roringkon, Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) yang juga pemohon uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Ketiga kasus ini terjadi dalam waktu yang berdekatan, menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemungkinan adanya pola tertentu di baliknya. Meski belum ada bukti keterkaitan langsung antara ketiganya, rentetan kematian tersebut tetap memicu spekulasi dan desakan akan transparansi dari berbagai pihak.
Kasus Arya Daru: Diplomat Muda yang Ditemukan Tak Bernyawa di Kosan
Pada Senin, 8 Juli 2025, Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah diplomat berusia 35 tahun itu ditemukan dalam posisi terlentang, dengan wajah tertutup lakban. Arya dikenal sebagai pejabat muda Kemlu yang cemerlang, aktif di berbagai forum diplomasi internasional.
Pihak kepolisian menyebut tidak ditemukan tanda kekerasan lain di tubuh korban. Meski demikian, kondisi jenazah menimbulkan kejanggalan di kalangan publik. Kematian Arya menimbulkan pertanyaan serius, mengapa wajahnya dililit lakban dengan ketat, dan bagaimana rekaman CCTV di lokasi kejadian belum dipublikasikan secara utuh?
“Ia adalah pribadi yang aktif, komunikatif, dan sedang dalam puncak semangat bekerja,” tulis pihak kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), almamater Arya, dalam artikel duka mereka (Sumber: UMJ.ac.id, 10 Juli 2025).
Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung: Dinyatakan Pegawai Kemendagri
Hanya sehari setelah penemuan jenazah Arya, publik kembali dikejutkan dengan kabar penemuan mayat tanpa kepala di aliran Kali Ciliwung, Jakarta Selatan. Penemuan jenazah terjadi pada Selasa, 9 Juli 2025.
Polisi mengidentifikasi korban sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri. Ia sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga setelah berpamitan untuk memancing. Meski pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian dan kehilangan kepala korban, peristiwa ini semakin memperkuat narasi bahwa ada pola kematian tragis yang melibatkan aparatur sipil negara.
Juhaidy Rizaldy Roringkon: Aktivis Hukum Meninggal sebelum Gugatan Diputus MK
Satu minggu sebelum dua kasus di atas, tepatnya 22 Juni 2025, Juhaidy Rizaldy Roringkon yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif ILDES, dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Ia adalah pemohon uji materi terhadap pasal dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang memperbolehkan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Gugatan yang diajukan oleh Juhaidy menuai sorotan karena menyinggung praktik rangkap jabatan yang dinilai berpotensi konflik kepentingan. Namun, setelah kematiannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan gugatan gugur karena pemohon telah meninggal dunia.
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan etis dan hukum, apakah ada mekanisme hukum yang dapat menjamin keberlanjutan gugatan publik ketika pemohonnya meninggal dunia?
Analisis Awal: Apakah Ada Keterkaitan?
Ketiga kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, dan masing-masing melibatkan individu yang berada dalam posisi strategis atau vokal terhadap isu publik. Meski belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan ketiga kematian tersebut secara langsung, pola waktu dan posisi korban menjadi sorotan.
Beberapa pengamat menyebut ini bisa saja kebetulan tragis. Namun, di sisi lain, banyak pihak juga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tidak terburu-buru menutup kasus tanpa pengungkapan fakta yang memadai.
“Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir menjamin transparansi proses hukum. Kepercayaan publik dipertaruhkan,” ujar pengamat hukum tata negara dari UGM, dikutip dari Kompas.id (12 Juli 2025).
Tuntutan akan Transparansi
Rentetan kematian ini menjadi ujian bagi sistem hukum dan akuntabilitas lembaga negara. Ketika pejabat, pegawai kementerian, dan aktivis hukum bisa meninggal dunia secara tidak wajar dalam waktu berdekatan, publik berhak bertanya, sejauh mana perlindungan hukum terhadap aparatur negara dan pegiat hukum dijalankan?
Lebih dari sekadar misteri, ini adalah panggilan bagi institusi penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan terbuka. Tanpa transparansi, kepercayaan terhadap negara akan terus tergerus.
