Dua Tahun Prabowo–Gibran, Gelombang Protes Menggema di Berbagai Kota
INFO BANDUNG BARAT — Dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil di berbagai daerah pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi serentak yang berlangsung di sejumlah kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar ini menjadi wadah bagi publik untuk menyuarakan kritik tajam sekaligus menagih janji-janji kampanye pemerintah. Beragam isu krusial diangkat ke permukaan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai lamban, krisis ekonomi dan lonjakan biaya hidup, mahalnya biaya pendidikan, hingga perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi yang kian menyempit.
Gelombang protes tersebut pertama kali digelorakan melalui aksi damai yang diinisiasi oleh Greenpeace Indonesia di kawasan strategis Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para aktivis lingkungan hidup membentangkan dua spanduk berukuran raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk-spanduk itu sengaja dibentangkan dengan posisi menghadap ke arah Istana Merdeka serta kawasan selatan Bundaran HI agar pesannya langsung tertuju kepada pusat kekuasaan. Pesan yang diusung sangat bernas, yakni “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” serta “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Sorotan Krisis Iklim dan Dampaknya terhadap Perekonomian Rakyat
Dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui siaran pers, Greenpeace secara tegas menyoroti krisis iklim global dan nasional yang dampaknya kini dirasakan secara nyata oleh masyarakat kelas pekerja dan akar rumput. Organisasi lingkungan tersebut merinci berbagai bencana ekologis yang kian masif terjadi, mulai dari banjir bandang, karhutla hebat yang menghasilkan kabut asap beracun, hingga anomali cuaca ekstrem yang mengganggu sektor pertanian dan perikanan.
Lebih lanjut, Greenpeace mengaitkan langsung kerusakan lingkungan dan krisis iklim ini dengan penurunan pendapatan pekerja, terganggunya sektor mata pencaharian tradisional, serta meroketnya harga bahan pangan pokok dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Argumen tersebut diperkuat oleh temuan empiris dari riset mendalam berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas responden menyatakan bahwa dampak krisis iklim paling nyata dirasakan pada sektor pola konsumsi harian dan lonjakan biaya pangan, yang kemudian berdampak langsung pada penurunan produktivitas kerja serta merosotnya tingkat pendapatan bersih keluarga.
Tuntutan di Ibu Kota dan Ragam Aspirasi Daerah
Di Jakarta, eskalasi kritik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran berlanjut dengan aksi massa mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil di kawasan Tugu Tani serta sejumlah titik vital lainnya di pusat ibu kota. Massa mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah luar biasa, termasuk menetapkan darurat karhutla sebagai bencana nasional, melakukan investigasi independen serta mengusut tuntas korporasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan, serta memulihkan ekosistem dan hak-hak masyarakat di kawasan terdampak. Selain isu lingkungan, mereka juga menuntut perbaikan menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi makro, pemberantasan praktik korupsi yang masif, penurunan biaya pendidikan tinggi agar lebih inklusif, serta perlindungan ketat terhadap kebebasan berpendapat.
Sementara itu, gelombang aksi di Kota Bandung digerakkan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang memadati sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Jalan Asia Afrika, Simpang Lima, hingga halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Para pengunjuk rasa menyuarakan keresahan atas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, ketidakpastian standar upah minimum, kenaikan beban pajak bagi rakyat kecil, persoalan agraria yang kerap merugikan petani lokal, ekspansi perkebunan monokultur skala besar, serta kebijakan pendidikan nasional yang dinilai belum berpihak kepada pemerataan kualitas. Pada kesempatan tersebut, Keluarga Mahasiswa Universitas Pasundan secara khusus menyampaikan dokumen “rapor merah” melalui agenda strategis bernama Panca Cipta. Agenda ini mengkritisi lima pilar utama, yakni sektor ekonomi kerakyatan, sistem pendidikan nasional, dugaan represivitas aparat penegak hukum terhadap demonstran, evaluasi kebijakan fiskal pemerintah, serta orientasi pembangunan nasional yang dinilai harus lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak.
Dinamika Aksi di Yogyakarta dan Makassar
Situasi berbeda tersaji di Kota Yogyakarta, di mana ribuan peserta aksi yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, dan warga memadati Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta guna menyampaikan evaluasi komprehensif terhadap dua tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Mereka menilai penanganan bencana alam dan karhutla di berbagai daerah masih jauh dari kata memadai. Selain itu, massa menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan program strategis nasional, evaluasi mendalam atas kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penghentian segala bentuk militerisme di ranah sipil, serta penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dan kini. Aksi damai yang dimulai sejak siang hari tersebut sempat mengalami ketegangan dan berujung pada kericuhan di sekitar kompleks gedung DPRD tatkala terjadi gesekan fisik antara sebagian massa aksi dan barisan petugas pengamanan pada sore hingga malam hari.
Di ujung timur Indonesia, Kota Makassar turut membara dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang tersebar di beberapa titik sentral. Kelompok Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) memimpin orasi dengan mendesak pemerintah agar segera mengatasi karhutla secara komprehensif, mencabut izin operasional korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara sengaja, menuntaskan kelangkaan gas elpiji dan minyak tanah yang menyusahkan rakyat, serta mengevaluasi kinerja para pejabat negara yang dianggap gagal mengemban amanat. Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di pertigaan Jalan A.P. Pettarani dan Jalan Letjen Hertasning sempat melumpuhkan arus lalu lintas dan memicu kemacetan parah, bahkan berujung ricuh akibat aksi saling dorong dan adu jotos antara mahasiswa dan aparat kepolisian.
Proyeksi Aksi Lanjutan dan Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan
Rangkaian gelombang protes ini diprediksi masih akan terus berlanjut. Di Kota Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu telah mengumumkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Balai Kota Malang pada Rabu, 21 Oktober 2026. Aliansi tersebut telah merumuskan tujuh tuntutan utama, yang mencakup penanganan karhutla beserta pemulihan hak-hak korban bencana, kenaikan upah riil dan jaminan pekerjaan yang layak bagi buruh, pelaksanaan reforma agraria sejati, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penambahan subsidi bagi rakyat miskin, penghentian militerisme di ruang sipil, serta penegakan hukum yang adil terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Kendati demikian, karena rencana aksi ini merujuk pada jadwal pemberitahuan, pelaksanaannya tetap memerlukan konfirmasi valid dari laporan lapangan lanjutan.
Secara esensial, meskipun berlangsung di berbagai wilayah dengan latar belakang sektoral yang beragam, rangkaian demonstrasi dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ini memperlihatkan adanya benang merah yang kuat. Krisis lingkungan dan ekologi berjalan beriringan dengan desakan perbaikan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, akses pendidikan yang merata, serta penguatan transparansi birokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Seluruh tuntutan tersebut kini menjadi cerminan penting sekaligus peringatan keras bagi pemerintah pusat agar segera mengalihkan fokus prioritas pada penyelamatan krisis iklim, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
