KBB Krisis Kepala Sekolah: Ratusan Formasi Kosong, Pelantikan Masih Menunggu Tahapan Birokrasi
INFO BANDUNG BARAT–Proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menemui kendala. Kepala Dinas Pendidikan KBB, Asep Dendih, menyebut hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari sejumlah tahapan administratif dan regulasi, termasuk keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sebagai dasar pelantikan kepala sekolah.
Dalam wawancara dengan Info Bandung Barat, Asep menjelaskan bahwa regulasi terkait pelaksanaan pelantikan kepala sekolah baru dirilis pada bulan Juni 2025. Oleh karena itu, proses seleksi baru bisa dimulai sejak akhir Juni.
“Kemarin kan saya ngomong bahwa regulasi untuk pelaksanaan kepala sekolah itu bukan tanggal 23 pelantikan, karena aturannya pun baru keluar di bulan Juni kemarin,” ujarnya.
Menurutnya, tahapan pengangkatan kepala sekolah dilakukan dengan dua jalur rekrutmen, yakni melalui jalur guru penggerak dan guru berpengalaman. Kedua jalur ini kini telah terintegrasi dalam aturan terbaru yang mengatur syarat dan mekanisme pengangkatan.
“Peraturan sekarang adalah guru yang mempunyai kesempatan untuk diangkat dan nanti harus melaksanakan atau mengikuti pendidikan atau diklat itu sendiri,” tambahnya.
Proses Tahapan Seleksi
Untuk prosesnya, Asep menyebut bahwa Disdik KBB akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta melewati tahap persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebelum pengangkatan difinalisasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Tahapan kan kami harus bekerja sama dengan BKSDM, juga nanti kita harus masuk dulu ke Baperjakat, dari Baperjakat nanti disuruh ke BKN, baru turun dari BKN,” jelasnya.
Namun hingga kini, belum ada tanggal pasti terkait pelantikan tersebut.
“Kalau sekarang saya kalau menentukan dengan hari, karena kan dengan kesibukan baik dari BKN ataupun di sini, kami belum menentukan. Tapi insya Allah secepatnya,” ungkap Asep.
271 Sekolah Masih Dijabat PLT
Dari data yang dihimpun Disdik KBB, saat ini terdapat sekitar 243 jabatan kepala sekolah kosong, dan total rotasi mencapai 437 posisi. Kekosongan terbanyak terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD), yang mencapai 260 sekolah, sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya sekitar 11 sekolah.
“Jumlah sekolah SD-nya 700, kalau SMP cuma 67. Jadi wajar kalau kekosongan lebih banyak di SD,” tutur Asep.
Sementara menunggu proses pelantikan, Disdik telah menugaskan Pelaksana Tugas (PLT) di setiap sekolah yang kosong untuk memastikan tidak terganggunya proses pendidikan dan administrasi.
“Untuk BOS, PPDB, penandatanganan ijazah, itu tidak terganggu karena sudah kami antisipasi dengan PLT. PLT adalah kepala sekolah yang sudah definitif dari sekolah lain,” jelasnya.
Tunggu SKB 3 Menteri
Mengutip pemberitaan dari Inilahkoran dan Pikiran Rakyat, keterlambatan pelantikan ini juga dipengaruhi oleh belum diterbitkannya SKB 3 Menteri yang mengatur tata kelola pengangkatan kepala sekolah secara nasional. Tanpa SKB tersebut, pengangkatan belum bisa dilaksanakan secara resmi dan definitif.
