INFO BANDUNG BARAT — Tren “Rp 10.000 di tangan istri yang tepat” sedang ramai di media sosial. Banyak video memperlihatkan perempuan yang dianggap luar biasa karena mampu mengelola uang belanja yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Narasi yang muncul terdengar manis: istri yang tepat mampu hemat, kreatif, dan tangguh. Namun di balik layar, tren ini menyimpan persoalan serius tentang ketimpangan ekonomi dan beban sosial yang dibebankan pada perempuan.
Fenomena ini pada dasarnya memuji perempuan yang berhasil bertahan hidup di tengah keterbatasan, tapi jarang mempertanyakan kenapa mereka harus bertahan. Ketika kemampuan mengatur uang kecil dijadikan tolok ukur “istri ideal”, masyarakat tanpa sadar menormalisasi nafkah minim dan menekan perempuan untuk terus beradaptasi. Dalam banyak kasus, uang Rp 10.000 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi ibu rumah tangga yang juga memikul beban pengasuhan, kesehatan, dan kerja domestik yang tak berbayar.
Kisah semacam ini dengan cepat berubah menjadi romantisasi kemiskinan. Perempuan yang mampu “berhemat ekstrem” dianggap luar biasa, padahal sistem ekonomi yang menekan justru dibiarkan tetap berlangsung. Pujian semacam ini membuat publik lupa bahwa ketimpangan gender bukan sekadar urusan rumah tangga, tapi persoalan struktural yang lebih luas. Ketika kemampuan bertahan terus disanjung, ketidakadilan pun perlahan diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam kajian feminisme, fenomena ini disebut internalized oppression, kondisi ketika kelompok tertindas ikut mempercayai dan membenarkan nilai-nilai yang menindasnya. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy (2020), penindasan yang diinternalisasi terjadi saat seseorang menilai dirinya berdasarkan standar sistem yang menindasnya. Dalam konteks ini, perempuan yang bangga mampu hidup dengan uang sedikit bukan karena itu pilihan bebas, melainkan karena ia sudah terbiasa hidup dalam struktur yang menuntutnya untuk selalu berhemat dan bersyukur.
Filsuf Martha Nussbaum dalam Adaptive Preferences and Women’s Empowerment (2015) menjelaskan bagaimana perempuan sering menurunkan standar kebutuhannya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang tak adil. Ketika seorang istri berkata “yang penting cukup”, sering kali itu bukan pernyataan puas, melainkan cara untuk bertahan agar tidak merasa gagal. Di balik rasa syukur itu, ada kehilangan hak dasar yaitu pangan layak, waktu istirahat, dan kebebasan menentukan hidup sendiri.
Silvia Federici dalam Caliban and the Witch (2004) juga menyoroti hal serupa. Ia menyebut bahwa kerja domestik perempuan seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak adalah kerja reproduktif yang menopang ekonomi, tapi tidak diakui sebagai kerja produktif. Tren “Rp 10.000 di tangan istri yang tepat” memperkuat logika bahwa istri dianggap berhasil jika mampu menanggung beban rumah tangga dengan sumber daya yang minim, sementara negara dan suami terbebas dari tanggung jawab ekonomi yang lebih besar.
Tren ini berbahaya bukan hanya karena mengabaikan realitas kemiskinan, tapi juga karena menggeser tanggung jawab dari struktur ke individu. Ketika kemiskinan dijawab dengan pesan moral seperti “harus lebih hemat”, negara dan kebijakan publik seolah tidak perlu memperbaiki sistem yang timpang. Padahal yang dibutuhkan perempuan bukan sekadar pujian karena kuat dan hemat, melainkan kebijakan yang menjamin kehidupan yang layak: upah minimum yang sesuai, harga pangan terjangkau, jaminan sosial, dan pengakuan terhadap kerja domestik sebagai bagian dari ekonomi nasional.
Tren ini seharusnya membuat kita berhenti bertanya “seberapa hebat istri bisa bertahan?”, dan mulai bertanya “mengapa mereka harus bertahan?”. Ketahanan yang terus-menerus dituntut dari perempuan adalah tanda bahwa sistem tidak adil, bukan bukti kesalehan atau keberhasilan. Yang dibutuhkan perempuan bukan lagi pujian karena mampu bertahan hidup dengan Rp 10.000, tetapi ruang dan kebijakan yang memungkinkan mereka hidup layak tanpa harus terus menyesuaikan diri dengan ketidakadilan.***
