Menggugat Absennya Isu Keragaman dalam Debat Pilkada Bandung Barat
INFO BANDUNG BARAT — Debat perdana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Serta Sumber Daya Alam yang Lestari dan Bermanfaat”. Namun, terdapat catatan kritis bagi seluruh pasangan calon, yakni minimnya perhatian terhadap isu keragaman sumber daya manusia (SDM).
Keragaman SDM, yang mencakup perbedaan ras, etnis, gender, usia, agama, hingga disabilitas, sejatinya merupakan modal sosial yang krusial bagi kemajuan daerah. Meski masyarakat Bandung Barat dikenal multikultural, narasi mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok yang beragam ini seolah luput dari visi serta misi para kontestan.
Isu Krusial yang Terabaikan
Berikut adalah sejumlah persoalan keragaman di Kabupaten Bandung Barat yang mendesak untuk diintegrasikan ke dalam agenda kebijakan pemerintah daerah.
1. Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan
Praktik diskriminasi di lingkungan pendidikan masih menjadi ancaman nyata. Sejarah mencatat adanya tindakan intoleransi yang dialami siswa penghayat kepercayaan, seperti verbalisme negatif dari tenaga pendidik hingga pemaksaan mengikuti kurikulum mata pelajaran agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ruang inklusi di sekolah-sekolah Bandung Barat belum sepenuhnya aman bagi seluruh siswa.
2. Tantangan Demografi Kelompok Usia 15-19 Tahun
Data statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun mendominasi struktur demografi Bandung Barat. Sangat disayangkan bahwa belum ada tawaran program yang komprehensif bagi lulusan sekolah menengah yang terkendala melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Selain itu, tingginya risiko pernikahan dini pada kelompok usia ini menuntut perhatian khusus pemerintah agar tercipta ketahanan keluarga yang mumpuni.
3. Pemberdayaan Disabilitas yang Belum Maksimal
Selama ini, kebijakan bagi penyandang disabilitas masih terjebak pada pendekatan bantuan sosial. Padahal, kelompok ini membutuhkan pemberdayaan yang mendukung martabat dan pemenuhan hak-hak dasar mereka secara holistik. Ketiadaan data difabel yang terintegrasi menjadi hambatan utama dalam memastikan aksesibilitas dan kemandirian bagi penyandang disabilitas di wilayah ini.
4. Minimnya Fasilitas Publik Ramah Perempuan
Keamanan perempuan di ruang publik dan transportasi umum masih menjadi pekerjaan rumah besar. Minimnya infrastruktur pendukung, seperti jalan yang minim penerangan di daerah pelosok, serta tingginya angka pelecehan seksual di transportasi publik membuktikan bahwa Bandung Barat belum sepenuhnya ramah terhadap perempuan. Mengacu pada survei Koalisi Ruang Publik Aman, satu dari dua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, sebuah data yang seharusnya menjadi alarm bagi para calon pemimpin daerah.
Kesimpulan
Pembangunan SDM unggul tidak dapat dicapai tanpa menghargai keberagaman. Jika para calon pemimpin daerah abai terhadap keragaman, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko mengabaikan kelompok minoritas dan rentan. Ke depan, masyarakat Kabupaten Bandung Barat menanti komitmen nyata dari pasangan calon terpilih untuk menjamin inklusivitas, menghilangkan bias diskriminatif, dan memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
