Kawedanaan Rongga dalam Lintasan Sejarah Priangan Barat
INFO BANDUNG BARAT — Sejarah Kawedanaan Rongga berawal dari pergolakan politik di Priangan Barat pada abad ke-17, terutama setelah kegagalan Dipati Ukur dalam Perang Batawi melawan VOC. Kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah peristiwa ini melahirkan situasi yang dikenal sebagai Bandung Rungsit, ketika tata pemerintahan lokal kehilangan kendali dan wilayah berada dalam kondisi tidak menentu.
Kondisi yang tidak menentu itu mendorong munculnya kebutuhan akan penataan wilayah yang lebih teratur. Dalam buku Lintasan Sejarah Bandung Rungsit (1630–1643) dan Cikal Bakal Kewedanaan Rongga-Cililin, dijelaskan bahwa sistem kawedanaan berkembang sebagai bentuk adaptasi pemerintahan lokal untuk mengelola wilayah pedalaman Priangan Barat secara lebih efektif. Rongga kemudian diposisikan sebagai salah satu pusat administratif yang berfungsi menjembatani kekuasaan yang lebih tinggi dengan masyarakat setempat.
Sekitar tahun 1705, Rongga mulai berfungsi sebagai kawedanaan dengan diangkatnya Jenna sebagai Wedana Rongga pertama. Masa kepemimpinannya yang berlangsung lebih dari lima puluh tahun memperlihatkan bahwa wilayah ini telah memasuki fase stabil setelah melalui periode panjang konflik dan kekacauan. Pada tahap ini, kawedanaan tidak hanya berperan sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi sosial bagi masyarakat di sekitarnya.
Setelah kepemimpinan Jenna berakhir, jabatan Wedana Rongga dilanjutkan oleh Raksawijaya. Periode ini ditandai dengan perpindahan pusat pemerintahan yang mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi geografis dan kebutuhan administratif. Perubahan tersebut secara perlahan menggeser peran Rongga dan membuka jalan bagi lahirnya Kawedanaan Cililin, tanpa sepenuhnya menghapus struktur dan pola pemerintahan yang telah dibangun sebelumnya.
Memasuki abad ke-19, sistem kawedanaan tetap dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam birokrasi Hindia Belanda. Dalam kajian tentang pemerintahan lokal di Jawa Barat yang dimuat dalam Jurnal Palaguna, dijelaskan bahwa pemerintah kolonial cenderung memanfaatkan struktur lokal yang sudah mapan untuk mengelola wilayah. Bekas Kawedanaan Rongga pun menjadi bagian dari tatanan administratif kolonial, meski dengan sejumlah penyesuaian.
Kini, jejak Kawedanaan Rongga tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan atau batas wilayah yang tegas. Ia hidup dalam toponimi, ingatan kolektif, dan pola pembagian wilayah yang masih dapat dirasakan hingga hari ini. Sejarah Rongga bergerak perlahan, mengikuti perubahan kekuasaan dan zaman, sambil menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah wilayah pernah belajar menata dirinya di tengah arus sejarah.***
