Ratusan Warga Desa Ciburuy Belum Terima Kerohiman, Baru 58 Bangunan Terealisasi
INFO BANDUNG BARAT — Pemerintah Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, mencatat sebanyak 322 bangunan terdampak penataan kawasan situ. Namun hingga kini, bantuan kerohiman yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru terealisasi untuk 58 bangunan pada tahap pertama.
Kepala Desa Ciburuy, Firmansyah, yang akrab disapa Firman, mengatakan pendataan bangunan dilakukan bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan melibatkan RT dan RW, khususnya di wilayah pinggiran situ. Dari total 322 bangunan tersebut, termasuk di dalamnya rumah hunian, tempat usaha, sawah, dan kolam.
“Yang sudah terealisasi alhamdulillah ada 58 bangunan. Rinciannya 41 rumah hunian dan 17 tempat usaha,” kata Firman.
Ia menjelaskan, besaran bantuan kerohiman yang telah diterima warga sesuai dengan yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat, yakni Rp10 juta untuk rumah hunian dan Rp5 juta untuk tempat usaha.
Meski demikian, masih terdapat 264 bangunan yang belum menerima bantuan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan dari warga yang merasa belum mendapatkan kejelasan, terutama setelah melihat sebagian warga lainnya telah menerima dana kerohiman.
“Warga banyak yang mempertanyakan, kenapa yang lain sudah, sementara mereka belum. Aspirasi itu kami tampung dan akan kami sampaikan ke Dinas PSDA,” ujarnya.
Firman menyebutkan, keterlambatan realisasi bantuan lanjutan disebabkan oleh proses perencanaan anggaran. Bantuan tahap berikutnya direncanakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, yang hingga kini masih dalam tahap persiapan, terutama karena berada di akhir tahun anggaran.
Sementara itu, progres pembongkaran bangunan di kawasan tersebut telah mencapai sekitar 95 hingga 98 persen. Bangunan yang belum dibongkar sebagian besar merupakan fasilitas umum seperti masjid, madrasah, dan sekolah, yang dikecualikan dari pembongkaran.
“Fasilitas umum itu ke depan menjadi PR bersama antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi terkait tindak lanjutnya,” kata Firman.
Terkait kondisi warga pasca-pembongkaran, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar warga yang kehilangan rumah kini harus mengontrak atau tinggal sementara di rumah sanak saudara dengan biaya sendiri. Sementara itu, warga yang memiliki tempat usaha banyak yang belum dapat melanjutkan aktivitas ekonominya karena belum menerima dana kerohiman.
“Harapan kami, bantuan yang belum terealisasi ini bisa segera dicairkan, minimal menjadi stimulan bagi warga. Jangan sampai bangunan sudah dibongkar, tetapi kemudian dibiarkan tanpa kejelasan,” ujarnya.
Firman menambahkan, proses penataan kawasan tersebut telah berlangsung sejak September hingga Oktober. Ia berharap pemerintah provinsi dapat segera merealisasikan sisa bantuan kerohiman agar tidak menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat.***
