Isu Keragaman Sumber Daya Manusia Belum Jadi Perhatian dalam Visi Misi dan Program Calon Bupati Kabupaten Bandung Barat
INFO BANDUNG BARAT—Dalam debat perdana Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Serta Sumber Daya Alam yang Lestari dan Bermanfaat”, para calon Bupati dan Wakil Bupati memaparkan visi, misi dan berbagai program yang dijanjikan.
Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Minim Menyinggung Keragaman SDM
Meski dalam tema terdapat isu sumber daya manusia, namun dari seluruh pasangan calon belum ada yang menyinggung tentang keragaman sumber daya manusia. Keragaman SDM sendiri mencakup berbagai perbedaan seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, orientasi seksual, dan latar belakang budaya. Hal-hal tersebut tentu menjadi penunjang kemajuan daerah dari berbagai sektor.
Mengingat Kabupaten Bandung Barat memiliki masyarakat yang multikultural, seharusnya hal ini menjadi perhatian. Fenomena ini memang penuh tantangan, tetapi juga menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing.
Munculnya bias dan diskriminasi masih terdengar jelas di berbagai organisasi masyarakat karena keragaman SDM ini. Berikut isu-isu keragaman di Kabupaten Bandung Barat yang seharusnya jadi perhatian pemerintah:
Perjuangan Penghayat Budi Daya Melawan Diskriminasi di Sekolah
Seorang siswa pemeluk penghayat kepercayaan di Lembang tahun 2022 silam. Ia mendapat diskriminasi dari gurunya. Guru tersebut mengeluarkan kata-kata yang menbuat siswa tersebut merasa sakit hati. “Jaman sekarang masih ada agama kepercayaan, kan itu atheis,” demikian ucap sang guru dengan nada tinggi.
Hal serupa dirasakan seorang mahasiswa ketika masih berada di bangku sekolah dasar. Saat pelajaran agama, ia dipaksa untuk mengerjakan soal-soal tentang agama Islam yang tidak ia mengerti.
Penduduk Kabupaten Bandung Barat Paling Banyak Berumur 15-19 Tahun
Menurut data statistik per tahun 2022, warga Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kelompok warga berumur 15-19 tahun. Belum terdengar visi misi dan program dari para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengembangan potensi kelompok warga dengan rentang umur tersebut. Terutama untuk warga berumur 18-19 tahun yang sudah lulus dari sekolah namun memiliki keterbatasan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Maraknya pernikahan dini juga belum menjadi perhatian pemerintah. Usia 15-19 rentan terjerat pernikahan dini tanpa pengetahuan tentang penikahan dan parenting yang mumpuni. Akhirnya menciptakan generasi-generasi baru yang serupa.
Pemberdayaan Disabilitas, Lebih dari Sekadar Pemberian Bantuan Sosial
Pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Bandung Barat masih belum maksimal. Meski demikian, pembahasan mengenai penyandang disabilitas masih sebatas pemberin bantuan sosil. Padahal, kelompok penyandang disabilitas juga butuh dukungan terhadap martabat, hak-hak, dan kesejahteraannya melalui pemberdayaan.
Di samping pemberdayaan, tantangan lain yang dihadapi penyandang disabilitas adalah belum terintegrasi dan mencakup seluruh difabel. Padahal, data yang holistik penting untuk memastikan difabel dapat mengakses haknya dan menjadi berdaya.
Minim Fasilitas Publik Ramah Perempuan
Mengingat banyaknya kejahatan yang korbannya perempuan, didukung juga oleh minimnya fasilitas publik yang ramah perempuan. Transportasi umum yang minim akses, jalanan gelap, Kabupaten Bandung Barat terutama yang jauh dari pusat ibukota cenderung sepi dan gelap sejak pukul 9-10 malam. Ditambah lagi dengan laporan dari tahun ke tahun, ada saja kasus pelecehan seksual (sexsual harrasement) terhadap perempuan di transportasi umum. Survei Nasional Koalisi Ruang Publik Amanyang yang rilis pada 27 November 2019 lalu. Menunjukkan bahwa satu dari dua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum (Asumsi.co, 2019b). Hal ini menjadi penyebab terbesar yang menjauhkan transportasi publik dari nilai ramah terhadap perempuan.
