Kemacetan KBB Semakin Tak Terkendali, Banyaknya Pembangunan Perumahan Jadi Salah Satu Penyebabnya?
INFO BANDUNG BARAT–Kemacetan lalu lintas di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin menjadi perhatian publik. Pertumbuhan kawasan permukiman yang masif disebut sebagai salah satu pemicu utama memburuknya kondisi lalu lintas, terutama di wilayah Padalarang, Ngamprah, hingga selatan KBB.
Peningkatan pembangunan perumahan dalam bentuk cluster yang tidak dibarengi dengan pengembangan infrastruktur jalan, menjadi faktor kunci yang memperparah kemacetan. Jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Padalarang, Jalan Batujajar, dan area sekitar Stasiun Padalarang kini menjadi titik-titik kemacetan harian yang sulit dihindari.
Pertumbuhan Hunian Tak Sejalan dengan Kapasitas Jalan
Berdasarkan pantauan lapangan serta laporan warganet, sejumlah perumahan baru dibangun di jalur yang sebelumnya tidak dirancang untuk menampung volume kendaraan dalam jumlah besar. Akibatnya, akses keluar-masuk kawasan permukiman menjadi sempit, sehingga arus lalu lintas tersendat setiap hari.
Fenomena ini tidak lepas dari lonjakan kebutuhan rumah di Provinsi Jawa Barat. Data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, backlog perumahan di Jawa Barat mencapai 2,8 juta unit. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,2 juta unit.
“Peningkatan ini mungkin terjadi karena adanya penambahan jumlah kepala keluarga serta standar rumah layak huni yang semakin ketat,” kata Kadisperkim Jabar, Indra Maha, dikutip dari Antara News (5 Juli 2024).
Dengan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, banyak pengembang properti maupun pemilik lahan pribadi mulai membangun perumahan di kawasan penyangga seperti KBB. Bahkan, pembangunan cluster kecil dengan 10 hingga 50 unit rumah menjadi tren baru di kalangan pemilik tanah lokal.
Pemerintah Daerah Terbentur Kewenangan dan Anggaran
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengakui keterbatasan dalam menangani kemacetan yang kian parah. Hal ini disebabkan sebagian besar jalan yang terdampak kemacetan merupakan jalan provinsi atau nasional, yang berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten.
“Solusi seperti pelebaran jalan atau pembangunan flyover tentu kami butuhkan, tapi itu tidak bisa kami lakukan secara mandiri karena menyangkut status jalan dan anggaran lintas pemerintah,” ungkap pejabat Dinas Perhubungan KBB, seperti dilaporkan Radar Bandung (21 September 2024).
Selain masalah kewenangan, keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur juga menjadi tantangan utama. Pemkab KBB menyatakan telah mengusulkan berbagai solusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, namun proses koordinasi antar lembaga tidak selalu berjalan cepat.
Perencanaan Tata Ruang Diperlukan
Pengamat tata kota menilai bahwa pembangunan perumahan yang tidak dibarengi dengan rencana transportasi jangka panjang akan menghasilkan beban sosial baru, terutama dalam bentuk kemacetan, pencemaran, dan penurunan kualitas hidup.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap pemberian izin pembangunan perumahan. Jika tidak dikawal dengan ketat, pertumbuhan hunian justru akan menciptakan krisis mobilitas,” ujar pemerhati transportasi publik dari Universitas Parahyangan.
Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan rumah, integrasi antara pembangunan hunian dan infrastruktur menjadi kunci utama. Tanpa perencanaan menyeluruh, kemacetan akan terus menjadi warisan dari pembangunan yang tak seimbang.***
