38°C
20/11/2026
Bhineka

Ketika Kursi Parlemen dan Keringat Wisuda Berjarak Terlalu Jauh

  • November 20, 2026
  • 5 min read
Ketika Kursi Parlemen dan Keringat Wisuda Berjarak Terlalu Jauh

INFO BANDUNG BARAT — Di ruang-ruang kelas yang panas, di kamar kos sempit, hingga di meja kerja larut malam, jutaan anak muda Indonesia sedang bertaruh pada satu janji; pendidikan adalah tiket menuju martabat. Orang tua menjual aset, berutang, atau memeras tenaga bertahun-tahun agar anaknya bisa menyandang gelar sarjana. Mereka percaya, ijazah perguruan tinggi akan membuka pintu penghidupan yang lebih layak dan adil bagi keluarga.

Namun, di tengah taruhan besar keluarga-keluarga biasa itu, publik kembali disodori cermin yang mengusik rasa keadilan. Perdebatan mengenai latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat lagi setelah artikel berjudul Balada 270 Juta Rakyat Diwakili Lulusan SMP karya Ahmad Tsauri beredar luas. Tulisan tersebut menyoroti komposisi pendidikan wakil rakyat di Senayan, termasuk klaim mengenai 211 anggota yang tercatat memiliki ijazah Paket C.

Isu ini menyentuh saraf kemanusiaan yang dalam. Ia bukan sekadar adu gengsi gelar akademik atau perdebatan administratif di atas kertas. Di baliknya ada ketegangan nyata antara beban hidup rakyat pencari kerja yang kian berat dan standar kapasitas para pembuat kebijakan yang menentukan nasib ratusan juta manusia.

Ironi di Tengah Ketatnya Persaingan Hidup

Secara hukum, syarat pendidikan calon anggota DPR memang tidak menuntut gelar sarjana. Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas minimal pendidikan adalah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), madrasah aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat. Artinya, secara regulasi, warga negara dengan ijazah setara menengah atas sah mencalonkan diri menjadi legislator.

Masalahnya muncul ketika aturan minimal itu diperhadapkan dengan realitas sosial-ekonomi yang dijalani masyarakat sehari-hari. Di pasar tenaga kerja modern, ijazah SMA sering kali tidak lagi memadai untuk meraih upah layak. Banyak anak muda harus menempuh kuliah bertahun-tahun, bergulat dengan literatur, metodologi riset, hingga penyusunan skripsi, demi sekadar mendapatkan panggilan wawancara untuk posisi staf pemula.

Ironisnya, jalan panjang dan mahal itu pun tidak menjamin kepastian ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 mencatat terdapat 904.440 penganggur berpendidikan universitas di Indonesia. Angka ratusan ribu ini bukan sekadar deretan statistik dingin di laporan tahunan; ia mewakili ratusan ribu rumah tangga yang menggantungkan harapan pada gelar sarjana, tetapi justru berhadapan dengan pintu kerja yang sempit dan tuntutan kualifikasi yang terus meninggi.

Ketimpangan terasa semakin tajam ketika rakyat kecil dituntut memiliki kredensial tinggi demi bertahan hidup, sementara kebijakan yang mengatur nasib mereka dirumuskan tanpa kewajiban standar pendidikan tinggi bagi para pembuatnya.

Di satu sisi, negara dan pasar mendorong warga untuk terus mengasah kompetensi agar tidak tertinggal. Di sisi lain, pintu masuk menuju kekuasaan legislatif justru berdiri di atas standar minimal yang jauh lebih longgar dibandingkan syarat melamar pekerjaan kantoran biasa. Kontras inilah yang memicu rasa perih sekaligus pertanyaan mendasar tentang keadilan.

Bobot Kerja Parlemen dan Nasib Manusia di Balik Kebijakan

Mengapa standar kapasitas di parlemen menjadi persoalan kemanusiaan yang mendesak? Karena ruang sidang DPR bukan panggung simbolik tanpa konsekuensi nyata. Anggota DPR memegang tiga fungsi vital yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, membentuk undang-undang, menyusun dan mengesahkan anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Setiap pasal yang diketuk di Senayan berdampak langsung pada dapur dan masa depan warga. Keputusan parlemen menentukan seberapa terjangkau biaya berobat di rumah sakit, seberapa layak fasilitas sekolah negeri di pelosok, sejauh mana buruh terlindungi dari pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga bagaimana harga kebutuhan pokok dikendalikan saat daya beli melemah.

Membaca naskah akademik rancangan undang-undang, menguji dampak fiskal sebuah program, dan mengkritisi kebijakan kementerian teknis menuntut ketajaman analisis, literasi data, serta kepekaan sosial yang matang. Jika proses legislasi berjalan dangkal atau sekadar menjadi stempel politik, yang menanggung risikonya bukanlah para elite, melainkan warga paling rentan, mereka yang tidak memiliki bantalan ekonomi ketika kebijakan publik salah arah.

Dalam buku klasiknya The Concept of Representation (1967), teoretikus politik Hannah Fenichel Pitkin mengingatkan bahwa representasi politik tidak cukup dipahami sebatas kehadiran fisik seseorang sebagai wakil di parlemen. Lebih dari itu, representasi menuntut kemampuan dan kesungguhan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat yang diwakili. Duduk di kursi dewan atas nama rakyat tidak otomatis bermakna memperjuangkan martabat dan kesejahteraan mereka.

Keadilan Sosial Tanpa Merendahkan Siapa Pun

Perdebatan mengenai standar pendidikan anggota DPR tentu harus dijaga agar tidak tergelincir menjadi sikap elitis yang merendahkan warga dengan pendidikan dasar atau menengah. Di Indonesia, kesempatan mengenyam bangku kuliah masih dipengaruhi ketimpangan struktural yang nyata. Banyak anak bangsa yang cerdas, jujur, dan pekerja keras terpaksa berhenti sekolah bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena keterbatasan biaya keluarga, jarak akses pendidikan, atau ketimpangan fasilitas antarwilayah.

Pendidikan formal juga bukan satu-satunya tolok ukur kecerdasan, empati, maupun integritas seseorang. Sejarah dan kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa banyak tokoh masyarakat, aktivis akar rumput, dan pekerja keras tanpa gelar sarjana memiliki kebijaksanaan hidup serta keberpihakan sosial yang jauh melampaui pemilik gelar akademik bertingkat. Menjadikan ijazah sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan manusia justru bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri.

Namun, mengakui ketimpangan akses pendidikan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan keadilan sosial dalam tata kelola negara. Ketika jutaan rakyat terus berjibaku meningkatkan kualifikasi diri demi memperoleh penghidupan yang manusiawi, negara memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pemegang mandat kekuasaan memiliki kapasitas intelektual, pemahaman masalah, dan kepekaan nurani yang memadai.

Menuntut Kapasitas, Bukan Sekadar Gelar

Inti persoalan ini bukan sekadar memperdebatkan apakah setiap anggota DPR wajib bergelar sarjana atau tidak. Gelar akademik di belakang nama tidak otomatis melahirkan keberpihakan pada kaum lemah, sebagaimana ketiadaan gelar tinggi juga tidak otomatis menghapus empati terhadap penderitaan rakyat.

Yang jauh lebih mendesak adalah bagaimana sistem politik dan partai politik membenahi cara mereka menyeleksi, membina, serta menguji kelayakan calon wakil rakyat. Rekrutmen politik tidak boleh hanya bertumpu pada popularitas, kekuatan modal, atau kedekatan elite, melainkan harus mengukur pemahaman kandidat terhadap persoalan nyata masyarakat serta kemampuan mereka merumuskan solusi kebijakan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semestinya tercermin dalam mutu representasi politiknya. Rakyat tidak hanya membutuhkan wajah-wajah yang duduk di kursi parlemen atas nama mereka. Lebih dari itu, rakyat membutuhkan wakil yang benar-benar mengerti beratnya perjuangan hidup sehari-hari dan sanggup mengubah mandat politik menjadi kebijakan yang memanusiakan manusia.

About Author

Ayu Diah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *