INFO BANDUNG BARATMantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, sedang diterpa angin karena terseret kasus judi online yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya.

Namanya disebut-sebut setelah sepuluh pegawai Kominfo resmi jadi tersangka. Diduga, mereka ini melindungi seribu akun judi online agar tidak diblokir pemerintah.

Penangkapan pegawai Komdigi atas kasus judi online (foto: Istimewa)
Penangkapan pegawai Komdigi atas kasus judi online (foto: Istimewa)

Komisaris Bambang Askar Sodiq dari Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa ada dua tersangka baru dengan peran cukup krusial.

MN berperan jadi ‘jembatan’ antara bandar judi dan para tersangka, termasuk pegawai Kominfo. Sementara itu, DM bertugas menampung uang hasil dari perjudian ini. Namun, Bambang menyatakan belum ada indikasi keterlibatan Budi Arie secara langsung.

Budi Arie diusulkan untuk diperiksa

Sementara itu, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, justru mendorong polisi untuk memeriksa Budi Arie.

“Soal ada keterlibatan dia atau nggak, itu belakangan, yang penting wajib diperiksa untuk memperjelas kasusnya,” kata Bambang.

Usulan itu bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan sudah ada sepuluh pegawai Kominfo yang menjadi tersangka. Indikasinya sama, yaitu melindungi akun-akun judi online. Artinya, ada masalah di kontrol dan pengawasan di sana, dan penanggung jawab tertingginya adalah sang menteri.

Bambang juga mempertanyakan keberadaan “kantor satelit” yang jadi markas operasi para tersangka. Kantor yang posisinya di luar lingkungan Kementerian itu perlu ditelusuri lebih lanjut, hal ini diharapkan bisa membongkar aktor besar di balik layar.

Budi Arie membantah keterlibatannya

Sementara itu, Budi Arie sendiri dengan tegas membantah keterlibatannya. Dia merasa jadi korban persekongkolan antara bandar judi dan pegawai Kementerian.

Budi menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu soal kelakuan anak buahnya itu. Menurutnya, pengawasan judi online berada di bawah Direktorat Aptika, atau bukan di bawah kendalinya.

“Tim pengawasan dan penindakan itu ada di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah menteri,” kata Budi.

Tanggapan Menteri Komunikasi dan Digital yang baru

Di sisi lain, Menteri yang baru, Meutya Hafid, menyatakan dukungannya terhadap langkah polisi untuk mengusut tuntas kasus ini.

”Sebetulnya ini awal yang bikin shock, tapi harus dihadapi dan kita support,” katanya.

Bahkan Meutya memberi izin jika polisi ingin menggeledah ruang kerjanya!

Mantan Ketua Komisi I DPR itu juga telah memberi instruksi kepada seluruh bawahannya agar membantu proses penyidikan.