Tantangan Akses Perpustakaan di Kabupaten Bandung Barat
INFO BANDUNG BARAT — Membangun budaya literasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang memiliki luas wilayah sekitar 1.305 kilometer persegi bukanlah perkara mudah. Bagi banyak warga, keinginan untuk membaca kerap terbentur persoalan aksesibilitas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan minat baca, tetapi juga dipengaruhi oleh hambatan geografis dan struktural yang nyata.
Bentang wilayah KBB yang luas, mulai dari Lembang hingga Rongga, menyebabkan distribusi akses buku menjadi tidak merata. Pusat literasi masih terfokus di Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang berada di Ngamprah. Meskipun fasilitasnya tergolong memadai, lokasinya relatif sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah pelosok seperti Gununghalu atau Cipeundeuy. Jarak tempuh yang jauh serta keterbatasan transportasi umum menjadikan kunjungan ke perpustakaan tidak praktis. Kondisi ini membuat perpustakaan daerah terkesan eksklusif dan lebih mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pusat pemerintahan.
Temuan ini sejalan dengan Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan (2024) yang menyebutkan bahwa jarak dan ketersediaan transportasi memiliki korelasi langsung dengan tingkat kunjungan pemustaka.
Kendala lainnya adalah jam operasional. Perpusda hanya buka pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.00–15.00 WIB, waktu yang kurang ramah bagi pelajar dan pekerja. Ironisnya, perpustakaan justru tutup pada akhir pekan, ketika sebagian besar masyarakat memiliki waktu luang.
Ketika akses ke perpustakaan pusat sulit, harapan masyarakat beralih ke Perpustakaan Desa (Perpusdes). Berdasarkan data monitoring Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) KBB, dari sekitar 70 Perpusdes yang pernah ada, saat ini hanya sekitar 45 unit yang masih aktif.
Kepala Bidang Perpustakaan Disarpus KBB, Asep Bagus, menyatakan bahwa penyusutan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengelola. Banyak desa belum memiliki petugas yang memenuhi standar, sementara kesejahteraan yang rendah menyebabkan pengelola kerap meninggalkan tugasnya. Sejumlah kajian literasi juga menegaskan bahwa keberlanjutan perpustakaan sangat bergantung pada dedikasi serta jaminan kesejahteraan pustakawan sebagai penggerak utama.
Selain itu, keberlanjutan literasi di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Desa, seharusnya terdapat alokasi anggaran khusus untuk pengembangan koleksi dan honorarium pengelola. “Peran desa sangat utama. Apakah kepala desa mendukung dengan menyisihkan anggaran desa untuk biaya perpustakaan? Di situlah kunci keberlanjutannya,” ujar pihak Disarpus KBB saat ditemui di kantornya (9/12/2024).
Keterbatasan fasilitas di tingkat kabupaten membuat sebagian warga di wilayah perbatasan seperti Lembang atau Padalarang memilih mengakses perpustakaan di kota tetangga, seperti Perpusda Kota Bandung atau Dispusipda Jawa Barat di Kawaluyaan yang menawarkan fasilitas lebih lengkap dan jam layanan yang lebih fleksibel.
Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya membangun budaya baca di KBB tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung perpustakaan yang representatif. Diperlukan langkah konkret, seperti reaktivasi Perpusdes melalui dukungan APBDes dan insentif pengelola, optimalisasi layanan perpustakaan keliling ke wilayah terpencil, penyesuaian jam operasional termasuk pada akhir pekan, serta kolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pemanfaatan perpustakaan digital.
Pada akhirnya, literasi harus menjadi hak yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, bukan menjadi kemewahan yang hanya dinikmati oleh warga di pusat kota. Dengan komitmen bersama dan dukungan kebijakan yang kuat, budaya membaca di Bandung Barat dapat tumbuh lebih inklusif dan merata.
