Wajah Baru Gedung Sate, Gapura Diubah Jadi Mirip Candi

INFO BANDUNG BARAT— Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tengah menghadirkan gapura bergaya mirip candi sebagai ikon baru di Gedung Sate, hingga kebijakannya itu kembali memantik diskus publik. Namun ia menilai bahwa polemik tersebut tidak pada tempatnya, karena struktur yang tengah dibangun itu bukan bagian dari bangunan cagar budaya.

“Itu bukan heritage, namanya pagar, bukan heritage,” ujar KDM yang Infobandungbarat lansir dari laman Suara Merdeka.

KDM menjelaskan bahwa pembangunan gapura dilakukan melalui kajian teknis yang melibatkan para ahli. Menurutnya, pemilihan desain bercorak tradisional bukan tanpa alasan, melainkan hasil penelaahan atas jejak peradaban di Tatar Sunda yang sebagian besar tersisa melalui unsur batuan dan pengaruh budaya luar.

Ia menyoroti bahwa bentuk gapura tersebut merujuk pada estetika budaya Kacirebonan, yang dalam proses sejarahnya beririsan dengan pengaruh Mataram dan Majapahit jenis arsitektur yang kerap dikenal sebagai candi bentar.

Proyek pembangunan gapura dilakukan di lima akses keluar-masuk Gedung Sate, bersamaan dengan penataan area parkir dan renovasi atap Gedung Setda sisi barat. Meski dibangun dari bata merah, finis warnanya dibuat serba putih. Pekerjaannya ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai pembangunan gapura itu menunjukkan adanya jarak antara prioritas anggaran pemerintah dan kebutuhan dasar warga.

“Ketika sebuah program atau proyek sudah masuk dan disahkan dalam dokumen anggaran formal seperti APBD yang disepakati Pemda dan DPRD, artinya itu dianggap sebagai prioritas penting. Masalahnya, apakah perbaikan pagar dan gapura ini memang betul-betul mendesak di tengah kondisi masyarakat seperti sekarang?” ujarnya pada Minggu (23/11).

Kristian menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat diperlukan agar publik memahami alasan proyek tersebut dinomorsatukan dibanding program yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung.

Ia juga menyinggung besaran anggaran yang mencapai Rp3,9 miliar. Menurutnya, setiap rupiah belanja publik seharusnya diukur dari manfaat nyata, bukan sekadar melahirkan penampilan fisik yang memukau.

“Selama ini pemerintah selalu membawa narasi efisiensi. Tapi efisiensi itu bukan sekadar memotong anggaran di satu sisi. Yang lebih penting adalah menekan input untuk menghasilkan output yang lebih bermakna,,” katanya.

Tidak Menyentuh Kebutuhan Warga

Dari kacamata efektivitas, Kristian menilai proyek tersebut belum menunjukkan relevansi yang kuat bagi masyarakat luas. Dana miliaran rupiah itu, menurutnya, berpotensi lebih tepat sasaran bila dialokasikan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

“Secara fisik tampak megah, seolah menunjukkan ada pergerakan pembangunan. Tapi ketika dibenturkan dengan realitas ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini, itu terasa hampa karena tidak menyentuh akar persoalan publik,”imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah semestinya lebih mengutamakan program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar mempercantik kawasan pemerintahan.***

Penulis: Uin Quinsha, Editor: Uin Quinsha