Energi Hijau, Tapi Mengapa Proyek Geotermal Kerap Diprotes?
INFO BANDUNG BARAT — Di tengah upaya dunia mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan, panas bumi atau geotermal menjadi salah satu sumber energi yang paling diandalkan. Indonesia, yang berada di jalur Ring of Fire, memiliki sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Barat menjadi wilayah dengan potensi terbesar berkat banyaknya gunung api yang tersebar di kawasan ini.
Gunung-gunung seperti Tangkuban Parahu, Gede Pangrango, Ciremai, Galunggung, hingga kawasan Kamojang menyimpan cadangan panas bumi yang melimpah. Pemerintah pun menetapkan sedikitnya 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Jawa Barat, yaitu Kamojang–Darajat, Pangalengan, Karaha–Cakrabuana, Gunung Galunggung, Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, Gunung Tangkuban Parahu, Cisolok–Sukarame, Cibuni, dan Cibeureum–Parabakti. Sebagian wilayah telah dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap eksplorasi maupun pengembangan.
Meski sering disebut sebagai energi hijau, proyek geotermal tidak lepas dari berbagai kontroversi. Penolakan yang muncul di sejumlah daerah umumnya bukan ditujukan pada panas bumi sebagai sumber energi, melainkan terhadap proses pengembangannya yang dinilai dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Apa Itu Geotermal?
Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas alami di dalam bumi. Panas tersebut berasal dari aktivitas magma yang memanaskan batuan dan air di bawah permukaan hingga membentuk reservoir berisi fluida panas dan uap. Melalui pengeboran sumur, fluida ini dialirkan ke permukaan untuk memutar turbin pembangkit listrik, kemudian dikembalikan lagi ke dalam bumi melalui sumur injeksi agar sistem panas bumi tetap terjaga.
Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca, pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi selama 24 jam sehingga dikenal sebagai sumber energi baseload, yakni mampu memasok listrik secara terus-menerus. Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan juga jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil.
Namun, keunggulan tersebut tidak berarti pengembangannya bebas dari dampak lingkungan.
Dampak Dimulai Sejak Tahap Eksplorasi
Sebelum pengeboran dilakukan, pengembang harus membuka akses menuju lokasi proyek. Jalan baru dibangun agar alat berat dapat mencapai kawasan pegunungan, disusul pembangunan area pengeboran (well pad), jaringan pipa, hingga fasilitas pembangkit.
Di kawasan yang masih berhutan, pembangunan infrastruktur ini dapat mengurangi tutupan vegetasi, memecah habitat satwa liar, meningkatkan risiko erosi, serta mengubah bentang alam. Dampak tersebut menjadi perhatian terutama apabila proyek berada di kawasan hutan lindung atau daerah tangkapan air yang memiliki fungsi ekologis penting.
Selain perubahan fisik kawasan, aktivitas konstruksi juga meningkatkan mobilitas kendaraan berat yang dapat memengaruhi kualitas udara, kebisingan, dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Risiko Saat Pengeboran
Tahap pengeboran merupakan salah satu proses paling kompleks dalam pengembangan geotermal. Sumur dibor hingga kedalaman sekitar 1.000–3.000 meter untuk mencapai reservoir panas bumi.
Selama proses tersebut dihasilkan lumpur bor (drilling mud), limbah cair, debu, dan kebisingan yang harus dikelola sesuai standar lingkungan. Pada beberapa lapangan panas bumi juga ditemukan gas hidrogen sulfida (Hâ‚‚S), gas berbau menyengat yang dalam konsentrasi tinggi dapat membahayakan kesehatan manusia apabila tidak dikendalikan dengan baik.
Selain itu, pengambilan dan injeksi kembali fluida panas bumi dapat mengubah tekanan pada lapisan batuan di bawah permukaan. Perubahan tekanan ini dapat memicu gempa mikro (induced seismicity), yaitu getaran berskala kecil yang umumnya hanya terdeteksi oleh alat seismograf. Meskipun sebagian besar tidak dirasakan masyarakat, fenomena ini menjadi salah satu aspek yang terus dipantau dalam setiap proyek panas bumi.
Mengapa Banyak Proyek Diprotes?
Di berbagai daerah, penolakan terhadap proyek geotermal lebih banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak ekologis dan sosial dibandingkan penolakan terhadap energi terbarukan itu sendiri.
Banyak kawasan panas bumi berada di wilayah pegunungan yang berfungsi sebagai daerah resapan air, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Kekhawatiran muncul ketika pembangunan infrastruktur dinilai berpotensi mengganggu sumber mata air, meningkatkan risiko longsor, mengubah fungsi kawasan hutan, hingga memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian maupun hutan.
Di sisi lain, pemerintah menilai panas bumi sebagai salah satu kunci transisi energi karena mampu menyediakan listrik rendah emisi secara berkelanjutan. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat proyek geotermal kerap berada di persimpangan antara kebutuhan energi nasional dan perlindungan lingkungan.
Karena itu, memahami geotermal tidak cukup hanya melihat manfaatnya sebagai energi bersih. Di balik listrik yang dihasilkan, terdapat proses eksplorasi dan pengembangan yang membawa konsekuensi ekologis dan sosial. Perdebatan mengenai geotermal pada akhirnya bukan sekadar soal energi, melainkan juga tentang bagaimana sumber daya alam dikelola tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
