Berantas Mafia Jabatan, Jeje Bentuk Satgas Bandung Barat Berbenah
INFO BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi membentuk Satgas Bandung Barat Berbenah sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Pembentukan satgas tersebut juga menjadi upaya mencegah serta menindak mafia jabatan yang melakukan praktik korupsi maupun dugaan jual beli jabatan.
Satgas ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Bandung Barat, Polres Cimahi, Kejaksaan Negeri Cimahi, dan Inspektorat. Keempat institusi tersebut akan bersinergi dalam melakukan pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan birokrasi.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan ataupun pihak yang mencatut namanya untuk menjanjikan posisi tertentu dengan imbalan uang. Ia meminta masyarakat dan aparatur sipil negara segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik tersebut.
“Tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan di Kabupaten Bandung Barat. Jika ada pihak yang mengatasnamakan saya atau menjanjikan jabatan dengan imbalan uang, segera laporkan kepada pemerintah daerah, Inspektorat, Polres Cimahi, atau Kejaksaan Negeri Cimahi,” pungkas Bupati Jeje.
Menurut Jeje, rotasi dan mutasi jabatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada kompetensi, sistem merit, serta manajemen talenta. Dengan tahapan yang ditempuh tersebut proses penempatan aparatur dilakukan secara profesional dan objektif.
Polres Cimahi Buka Ruang Pengaduan Jika Ditemukan Mafia Jabatan
Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra memastikan kepolisian membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dugaan jual beli jabatan maupun penyalahgunaan nama pejabat. Seluruh laporan, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan jual beli jabatan maupun penyalahgunaan nama pejabat. Apabila ada dugaan jual beli jabatan, ada yang mengatasnamakan pejabat, menjanjikan jabatan, atau meminta sesuatu. Maka kami akan lakukan penyelidikan hingga tuntas,” ungkap AKBP Niko.
Selain mengawal rotasi dan mutasi jabatan, Satgas Bandung Barat Berbenah juga akan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor strategi termasuk pengadaan barang dan jasa. Pemkab Bandung Barat berharap pembenahan birokrasi dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah. Diantaranya persoalan dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.***
