81 Tahun Indonesia Merdeka, 9,87 Persen Penduduk Bandung Barat Masih Hidup dalam Kemiskinan
INFO BANDUNG BARAT — Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, persoalan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, 9,87 persen penduduk Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori miskin.
Persentase tersebut setara dengan sekitar 169,66 ribu penduduk. Angka ini memang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang cukup besar di Bandung Barat.
Data tersebut penting dibaca bukan sekadar sebagai angka statistik, melainkan sebagai gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat sekaligus bahan untuk melihat sejauh mana pembangunan mampu memperluas kesejahteraan.
Kemiskinan Bandung Barat Turun Menjadi 9,87 Persen
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 9,87 persen. Angka ini turun 0,62 poin persentase dibandingkan Maret 2024 yang berada pada angka 10,49 persen.
Secara jumlah, penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada Maret 2024 terdapat sekitar 179,70 ribu penduduk miskin, sedangkan pada Maret 2025 jumlah tersebut turun menjadi 169,66 ribu orang.
Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat penurunan sekitar 10,04 ribu penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Penurunan tersebut tentu menjadi perkembangan positif. Namun, angka 169,66 ribu juga menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan belum dapat dianggap selesai. Hampir satu dari setiap sepuluh penduduk Bandung Barat masih berada dalam kategori miskin.
Bagaimana Tren Kemiskinan Bandung Barat dalam Satu Dekade?
Jika melihat rentang waktu yang lebih panjang, persentase kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat memang menunjukkan kecenderungan menurun. Pada 2015, persentase penduduk miskin Bandung Barat berada di kisaran 11,71 persen. Sepuluh tahun kemudian, pada Maret 2025, angka tersebut menjadi 9,87 persen.
Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar 1,84 poin persentase dalam satu dekade. Namun, tren tersebut juga menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan merupakan proses yang tidak sederhana. Penurunan persentase tidak serta-merta menghilangkan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Sebab, di balik angka persentase terdapat masyarakat dengan kondisi, pekerjaan, pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang berbeda-beda.
Apa Arti Status “Miskin” Menurut BPS?
Angka 9,87 persen tidak berarti seluruh penduduk yang masuk kategori miskin tidak memiliki pekerjaan atau sama sekali tidak mempunyai pendapatan. BPS menentukan status kemiskinan menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan. Garis ini digunakan untuk melihat batas minimum kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seseorang.
Pada Maret 2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar Rp471.101 per kapita per bulan. Pengukuran tersebut mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan. Komponen makanan menggunakan standar kebutuhan minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, sementara kebutuhan nonmakanan mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Karena itu, angka kemiskinan BPS sebaiknya dipahami sebagai indikator statistik mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bukan sebagai gambaran keseluruhan mengenai kehidupan seseorang.
Kemiskinan Tidak Selalu Sekadar Persoalan Individu
Di sinilah pembahasan mengenai kemiskinan struktural menjadi penting. Kemiskinan struktural melihat kemiskinan tidak hanya dari kondisi individu, tetapi juga dari struktur sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesempatan seseorang untuk memperbaiki kehidupannya.
Seseorang dapat bekerja keras, tetapi tetap berada dalam kondisi miskin ketika akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, modal, kepemilikan aset, layanan kesehatan, infrastruktur, maupun kesempatan ekonomi tidak tersedia secara setara.
Penelitian Pinem, Widiono, dan Irnad mengenai kemiskinan struktural pada komunitas nelayan menunjukkan bahwa kemiskinan dapat berkaitan dengan rendahnya kepemilikan aset, ketergantungan terhadap pemilik modal, pola hubungan produksi, hubungan sosial, serta kebijakan pemerintah.
Dengan perspektif tersebut, angka 169,66 ribu penduduk miskin di Bandung Barat tidak cukup hanya dibaca sebagai jumlah orang yang perlu mendapatkan bantuan. Data tersebut juga perlu dibaca untuk melihat mengapa seseorang tetap berada dalam kemiskinan dan hambatan struktural apa yang membuat mereka sulit keluar dari kondisi tersebut.
Ketika Kemiskinan Menjadi Siklus
Kemiskinan juga dapat berkembang menjadi persoalan antargenerasi. Keluarga dengan pendapatan rendah memiliki ruang yang lebih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun membangun aset produktif. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi kesempatan anak-anak mereka ketika memasuki usia produktif.
Keterbatasan akses dapat menciptakan sebuah siklus, pendapatan rendah membatasi kesempatan, keterbatasan kesempatan menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas rendah, dan kondisi tersebut kembali menghasilkan pendapatan yang rendah.
Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya memastikan masyarakat dapat bertahan hidup. Kebijakan juga perlu membuka jalan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
Kemiskinan dan Makna Kemerdekaan
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Kemerdekaan dalam konteks pembangunan tidak hanya dapat dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara.
Konstitusi juga secara tegas mengatur persoalan kesejahteraan sosial. Pasal 34 UUD 1945 menyebut bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu.
169,66 Ribu Orang dan Pertanyaan tentang Kemerdekaan
Penurunan angka kemiskinan Bandung Barat dari 10,49 persen menjadi 9,87 persen merupakan perkembangan yang patut dicatat. Begitu pula penurunan jumlah penduduk miskin dari sekitar 179,70 ribu menjadi 169,66 ribu orang.
Namun, angka tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan yang lebih besar tentang seberapa jauh pembangunan telah memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat?
Sebab, mengurangi kemiskinan bukan hanya tentang menurunkan persentase dari tahun ke tahun. Lebih jauh, persoalannya adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, modal, aset, dan kesempatan ekonomi.
Oleh karena itu, 81 tahun kemerdekaan Indonesia bukan hanya momentum untuk melihat seberapa jauh bangsa ini terbebas dari penjajahan, tetapi juga untuk merefleksikan apakah kemerdekaan telah benar-benar memperluas pilihan hidup bagi seluruh warga negara. Di Bandung Barat, angka 9,87 persen menunjukkan bahwa perjalanan tersebut masih berlangsung.
