Anggaran Influencer Rp14,7 Miliar, Begini Perbandingannya dengan Upah dan Pembangunan di Bandung Barat

INFO BANDUNG BARAT –Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan pesohor Raffi Ahmad. Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Temuan tersebut dipublikasikan ICW pada Senin (9/11/2026) berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket pengadaan tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di media sosial, publikasi melalui kanal YouTube, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.

Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,7 Miliar

Berdasarkan rincian yang dipaparkan ICW, lima paket pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024 terdiri atas penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902.

Kemudian, penayangan Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300 dan Instagram Story melalui akun yang sama sebesar Rp575.655.000.

Selain publikasi media sosial, terdapat paket kehadiran dalam kegiatan atau event attendance dengan nilai kontrak Rp2.521.329.200. Satu paket lainnya berupa penayangan konten TikTok melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.

Jika dijumlahkan, lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP memiliki nilai kontrak yang lebih besar. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.

Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer engagement untuk program pembangunan Budidaya Ikan Nila Sali (BINS) dengan nilai Rp3,6 miliar.

Selanjutnya, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total tiga paket pengadaan dari KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Jika digabungkan dengan lima paket Kemendikbudristek, keseluruhan nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Sorotan ICW terhadap Pengadaan Jasa Influencer

Dalam laporannya, ICW menyoroti sejumlah persoalan dari pengadaan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, terutama ketika belanja untuk pelayanan publik dan pembangunan strategis juga mengalami penyesuaian.

ICW turut mempertanyakan transparansi ukuran manfaat dari penggunaan jasa influencer. Menurut organisasi tersebut, kementerian sebenarnya telah memiliki unit kehumasan resmi, termasuk fasilitas dan sumber daya yang dibiayai melalui anggaran negara.

Selain itu, ICW menyoroti salah satu paket pengadaan berupa penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 yang memiliki nilai kontrak Rp575.655.000.

ICW juga menyoroti penggunaan mekanisme e-purchasing dalam pengadaan di Kemendikbudristek. Dalam proses tersebut, spesifikasi pengadaan disebut mencantumkan secara langsung nama kanal dan akun tertentu sehingga menjadi perhatian terkait ruang persaingan bagi penyedia jasa sejenis.

Jika Rp14,7 Miliar Dibandingkan dengan Kebutuhan Bandung Barat

Nominal Rp14,7 miliar tersebut dapat dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, mulai dari penghasilan pekerja hingga anggaran rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, UMK Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebesar Rp3.986.558 per bulan.

Dengan penghasilan setara UMK tersebut, seorang pekerja membutuhkan waktu sekitar 3.687 bulan atau lebih dari 307 tahun untuk mengumpulkan Rp14,7 miliar. Perhitungan ini menggunakan asumsi seluruh penghasilan ditabung tanpa dipotong pajak maupun digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat pada 2026 mengalokasikan sekitar Rp16 miliar untuk rehabilitasi 134 ruang kelas SD yang tersebar di 80 sekolah. Sementara itu, jenjang SMP memperoleh alokasi sekitar Rp16 miliar untuk rehabilitasi 48 ruang kelas di 18 sekolah.

Dengan menggunakan rata-rata alokasi anggaran rehabilitasi SD, Rp14,7 miliar setara dengan biaya perbaikan sekitar 123 ruang kelas. Perhitungan tersebut merupakan estimasi berdasarkan rata-rata anggaran, bukan nilai pasti setiap pekerjaan rehabilitasi.

Salah satu sekolah yang masuk dalam program rehabilitasi tersebut adalah SMP Negeri 2 Ngamprah. Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp400 juta untuk memperbaiki tiga ruang kelas di sekolah tersebut.

Dinas Pendidikan KBB juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan rehabilitasi 29 ruang kelas SMPN 2 Ngamprah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Usulan tersebut telah melalui proses verifikasi, tetapi hingga semester kedua 2026 belum terdapat kepastian realisasi bantuan.

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga mengalokasikan Rp69,22 miliar untuk penanganan 34 ruas jalan dan satu jembatan pada 2026. Program tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Bandung Barat.

Selain itu, pembangunan kembali Jembatan Rawabogo dianggarkan sekitar Rp8 miliar. Dengan nilai tersebut, Rp14,7 miliar setara dengan biaya pembangunan satu jembatan serupa dan masih menyisakan sekitar Rp6,7 miliar secara perhitungan nominal.

Perbandingan tersebut menggunakan data upah minimum dan sejumlah anggaran pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Nilai pengadaan jasa influencer yang ditemukan ICW merupakan kontrak dari kementerian melalui APBN, sedangkan anggaran pembangunan di Bandung Barat merupakan alokasi pemerintah daerah melalui APBD. Keduanya berasal dari pos anggaran dan kewenangan pemerintahan yang berbeda.