Fenomena PHK Massal di Indonesia, Sektor Manufaktur Menjadi Korban Utama
INFO BANDUNG BARAT — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Hingga Oktober 2024, terdapat 59.796 pekerja yang terkena PHK. Angka ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan karena terjadi peningkatan lebih dari 25.000 jiwa hanya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengonfirmasi data tersebut pada awal November 2024. “Hingga Oktober, kami mencatat hampir 60 ribu pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini naik 25 ribu dalam tiga bulan terakhir,” ungkap Yassierli.
Sektor manufaktur, khususnya industri garmen, tekstil, dan alas kaki, menjadi sektor yang paling terdampak. Para pakar ekonomi dan pelaku industri menyoroti setidaknya lima faktor utama yang memicu gelombang PHK massal ini.
Analisis Faktor Pemicu PHK
1. Serbuan Barang Impor
Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan, menilai bahwa derasnya arus barang impor menjadi ancaman serius bagi industri lokal. Produk dalam negeri kesulitan bersaing dengan barang impor yang cenderung lebih murah, sehingga memaksa banyak perusahaan melakukan langkah efisiensi ekstrem demi mempertahankan kelangsungan bisnis. “Akhirnya banyak yang tidak kuat, dan mau tidak mau, perusahaan harus tutup,” ujar Liliek.
2. Ketiadaan Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa
Bob Azam dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti belum adanya kesepakatan dagang strategis dengan Uni Eropa. Ketiadaan perjanjian ini menyebabkan produk tekstil dan alas kaki Indonesia kurang kompetitif di pasar Eropa. Tanpa insentif pasar yang jelas, perusahaan enggan melakukan ekspansi dan memilih menempuh efisiensi biaya.
3. Penurunan Daya Beli Masyarakat
Bob Azam juga menambahkan bahwa melemahnya daya beli masyarakat turut menekan sektor manufaktur. Konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2023 hanya tumbuh 4,82 persen, tidak menunjukkan peningkatan berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, yang berdampak langsung pada penurunan permintaan produk manufaktur.
4. Produksi dan Permintaan Baru yang Lemah
Paul Smith dari S&P Global Market Intelligence mengamati bahwa penurunan produktivitas dan minimnya pesanan baru memicu efisiensi tenaga kerja. Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia sempat turun ke angka 48,9 pada Agustus 2024, dari 49,3 pada bulan sebelumnya. Kondisi ini memaksa perusahaan mengurangi jumlah karyawan untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi.
5. Kebijakan Pemerintah yang Belum Optimal
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia berpendapat bahwa pemerintah terlalu memusatkan insentif pada industri hilirisasi mineral, sementara sektor manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih besar justru kurang mendapatkan dukungan. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang tidak terserap optimal di pasar kerja.
