Angka Kemiskinan Indonesia Turun, Jutaan Warga Terancam Kehilangan Bantuan Sosial
INFO BANDUNG BARAT–Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan Indonesia kembali mengalami penurunan. Per Maret 2025, persentase penduduk miskin berada di angka 8,47 persen, turun dari 9,36 persen pada tahun sebelumnya. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun menjadi sekitar 23,85 juta jiwa.
Namun di balik kabar baik ini, muncul kekhawatiran besar. Ribuan hingga jutaan warga justru terancam tidak lagi menerima bantuan sosial karena dianggap telah keluar dari kategori “miskin”. Padahal, banyak dari mereka yang masih hidup dalam kondisi serba terbatas dan sangat membutuhkan dukungan negara.
Standar Garis Kemiskinan Indonesia Dinilai Terlalu Rendah
Garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS mengacu pada pengeluaran minimum sebesar Rp548.657 per kapita per bulan. Itu setara dengan sekitar Rp18.000 per hari. Artinya, warga dengan pengeluaran harian Rp19.000 sudah dianggap tidak miskin secara resmi, meskipun belum tentu bisa hidup layak.
Di sisi lain, Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan yang lebih tinggi untuk negara-negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia. Garis kemiskinan global terbaru berada di angka US$8,30 per hari atau sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Jika standar Bank Dunia yang digunakan, maka sekitar 195 juta warga Indonesia atau 68 persen dari populasi masih tergolong miskin. Angka ini menunjukkan kesenjangan besar antara realitas hidup masyarakat dan ukuran statistik pemerintah.
Dampak Penurunan Data: Warga Terdepak dari Daftar Bantuan Sosial
Salah satu dampak nyata dari turunnya angka kemiskinan versi pemerintah adalah penghapusan warga dari daftar penerima bantuan sosial. Bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berisiko tidak lagi diberikan kepada masyarakat yang dianggap sudah tidak masuk kategori miskin.
Padahal bagi sebagian keluarga, bantuan tersebut menjadi penopang utama untuk bertahan hidup. Hilangnya bantuan dapat memperburuk ketimpangan dan memaksa mereka jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Di Balik Angka, Ada Kehidupan yang Tak Tercatat
Penurunan data kemiskinan sering kali dipersepsikan sebagai keberhasilan program pemerintah. Namun ketika indikatornya tidak merefleksikan realitas di lapangan, maka data tersebut bisa menyesatkan.
Kemiskinan bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kerentanan, akses terhadap pekerjaan yang layak, biaya pendidikan dan kesehatan, serta jaminan hidup yang memadai. Data boleh turun, tapi hidup masih berat bagi banyak orang.***
