DPR RI Soroti Bahan Baku dan SOP MBG, Tiga Dapur di Bandung Barat Ditutup
INFO BANDUNG BARAT — Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah menimpa ribuan siswa mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada Kamis (25/9/2025), Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau langsung dapur Sentra Penyediaan Program Gizi (SPPG) di Cipongkor serta posko perawatan darurat di GOR Kecamatan Cipongkor bersama Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Dalam kunjungan itu, Cucun menegaskan bahwa persoalan bahan baku diduga kuat menjadi salah satu titik rawan yang harus segera dievaluasi. “Masalah utama kemarin bukan hanya soal dapur, tapi juga bahan baku. Kalau ayam sudah lebih dari dua hari tanpa penyimpanan yang benar, jelas berisiko. Begitu juga ikan yang tidak segar, bisa memicu bakteri masuk,” kata Cucun di lokasi.
Menurutnya, program MBG yang merupakan kebijakan nasional harus dijaga agar tidak rusak oleh kelalaian di lapangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap SPPG, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan. “Program ini baik, cita-cita Presiden untuk memastikan anak-anak Indonesia sehat. Jangan sampai dirusak hanya karena ada yang ingin untung dengan membeli bahan yang tidak layak,” tegasnya.
Cucun mengungkapkan, setiap kepala SPPG sudah mendapatkan pelatihan mengenai 10 Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar itu meliputi sanitasi ruang dan peralatan, penyimpanan bahan, proses pengolahan, hingga higiene tenaga kerja. Bahkan, menurutnya, para penyedia dapur seharusnya dilengkapi dengan alat uji cepat (rapid test) untuk memastikan kelayakan bahan makanan sebelum diolah.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh korban keracunan mendapatkan penanganan terbaik. Ia menyampaikan bahwa biaya perawatan seluruh pasien ditanggung pemerintah daerah dan tiga dapur SPPG yang terindikasi bermasalah di Cipongkor dan Cihampelas telah ditutup sementara untuk evaluasi lebih lanjut.
Cucun juga menambahkan, keterlibatan penuh semua pihak sangat penting, mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga pemerintah pusat. “Kami di DPR akan terus mengawasi, tapi di lapangan kepala SPPG harus berani menolak bahan yang tidak layak. Jangan sampai demi hitung-hitungan keuntungan justru mengorbankan nyawa anak-anak,” ujarnya.
Dengan lebih dari 200 ribu siswa di Bandung Barat yang menggantungkan kebutuhan gizi pada program MBG, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan. Namun, pemerintah daerah menegaskan program ini tidak boleh berhenti, melainkan diperbaiki agar lebih aman dan tepat sasaran.
