Influencer Lebih Didengar daripada Pakar? Ini Penjelasannya
INFO BANDUNG BARAT–Di tengah derasnya arus informasi digital, muncul fenomena baru, publik lebih mempercayai influencer daripada pakar. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di dunia. Lalu, apa dampaknya ketika suara pakar semakin terpinggirkan?
Kepercayaan pada Pakar Terus Menurun
Menurut Edelman Trust Barometer 2022, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ilmuwan menurun hingga 10% dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, informasi yang disampaikan oleh figur populer di media sosial justru mendapatkan respons lebih besar.
Fenomena ini dikenal sebagai the death of expertise, yaitu ketika opini yang viral lebih dipercaya daripada hasil penelitian bertahun-tahun. Hal ini dijelaskan secara mendalam oleh Tom Nichols (2017) dalam bukunya The Death of Expertise.
Mengapa Influencer Lebih Melekat di Hati?
Alasan utama mengapa influencer lebih dipercaya adalah cara mereka menyampaikan informasi yang lebih sederhana dan emosional. Penelitian dari Stanford Internet Observatory (2021) menyebutkan bahwa konten emosional memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk viral dibanding konten berbasis data.
Hal ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial juga turut mendorong penyebaran informasi yang mudah dikonsumsi, bukan yang akurat secara ilmiah.
Semua Bisa Jadi “Ahli” di Media Sosial
Kini siapa pun bisa menjadi “pakar” hanya bermodalkan kamera, rasa percaya diri, dan gaya bicara yang meyakinkan. Sayangnya, banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang akademik yang memadai. Data dari Digital Civics Lab Indonesia (2023) mencatat bahwa 72% anak muda Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi sains, sejarah, dan kesehatan.
Hal ini membuat batas antara kebenaran ilmiah dan opini pribadi menjadi kabur.
Opini Publik Kini Dibentuk oleh Siapa?
Opini publik saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh konten pendek dan sensasional. Menurut Center for Media and Democracy (2022), klaim sensasional tiga kali lebih sering dibagikan daripada artikel berbasis riset. Ini menunjukkan bahwa logika algoritmik telah menggantikan proses penalaran kritis dalam membentuk opini masyarakat.
Ketika Negara Membayar Buzzer
Di tengah tantangan ini, muncul pula praktik penggunaan anggaran negara untuk membiayai buzzer. Beberapa riset dan laporan menunjukkan bahwa dana publik digunakan untuk menyebarkan narasi tertentu melalui akun-akun anonim atau semi-profesional di media sosial.
Meski tidak selalu melanggar hukum, praktik ini memunculkan pertanyaan etis, apakah sumber daya publik seharusnya digunakan untuk membentuk opini lewat saluran yang tidak transparan?
Menurut LaporCovid-19 (2021) dan laporan dari YLBHI (2023), penggunaan buzzer yang tidak bertanggung jawab dapat memperburuk polarisasi dan menyebarkan disinformasi, apalagi ketika konten mereka bersaing dengan narasi berbasis ilmu pengetahuan.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Ketika pakar tidak lagi dijadikan rujukan utama, maka diskusi publik menjadi dangkal, keputusan diambil berdasarkan opini, bukan data, dan arah pengetahuan publik menjadi bias. Katadata Insight Center (2023) mencatat bahwa 62% masyarakat Indonesia mengaku kesulitan membedakan informasi yang akurat dan yang tidak.
Situasi ini tentu berbahaya bagi kualitas kebijakan publik, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat.
Menimbang Kembali Pentingnya Kepakaran
Kepakaran tidak lahir dari popularitas, melainkan dari proses panjang, kerja keras, dan tanggung jawab ilmiah. Di tengah derasnya arus informasi, penting bagi kita untuk kembali membangun kepercayaan pada proses ilmiah dan pakar yang kredibel.
Sistem pengetahuan yang sehat membutuhkan interaksi yang adil antara publik, media, dan para ahli. Tanpa itu, kita hanya akan bergerak dalam pusaran opini yang viral, bukan fakta yang teruji.
