Maju atau Mundur? Menggugat Arah Peradaban Lewat Kacamata Leluhur Sunda

INFO BANDUNG BARAT — Narasi besar tentang peradaban modern hampir selalu ditandai oleh satu kata magis, yaitu kemajuan. Kita mengukur derajat keberhasilan evolusi manusia melalui lensa kecanggihan teknologi. Mesin-mesin semakin otonom, sirkulasi informasi menembus batas ruang dan waktu dalam hitungan milidetik, dan rekayasa genetika hingga kecerdasan buatan perlahan mengambil alih persoalan yang dulu dianggap sebagai takdir alamiah. Namun, di balik etalase peradaban yang gemerlap ini, sebuah ironi ontologis tengah terjadi, ketika manusia merasa semakin berkuasa atas kehidupan, fondasi kehidupan itu sendiri yang berupa bumi dan ekosistemnya, justru tengah mengalami pengeroposan yang masif.

Hutan-hutan kehilangan tutupan vegetasinya, lambung gunung-gunung dikoyak demi urat mineral, dan urat nadi peradaban bernama sungai kini bermutasi menjadi aliran limbah beracun. Kondisi ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan mengajukan gugatan filosofis yang paling mendasar, apakah kita benar-benar sedang melangkah maju menuju puncak peradaban, atau kita sekadar menjadi spesies yang semakin canggih dalam melegitimasi eksploitasi dan kanibalisme ekologis?

Membaca Alam, Bukan Menundukkannya

Jauh sebelum rasionalitas instrumental dan teknologi digital mendikte cara kita mendefinisikan realitas, masyarakat Nusantara, khususnya leluhur Sunda, telah membangun sebuah sistem epistemologi yang menempatkan manusia tidak sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah kosmos yang berdenyut. Pengetahuan ini tidak berorientasi pada dominasi, melainkan pada keharmonisan relasional.

Dalam studi Johan Iskandar dan Budiawati S. Iskandar berjudul The Sundanese Traditional Ecological Calendar and Socio-cultural Changes: Case Study from Rancakalong of West Java, Indonesia (Springer, 2022), terungkap bagaimana petani tradisional Sunda merumuskan kalender ekologi yang sangat presisi. Penentuan musim dan siklus agrikultur tidak dilakukan melalui manipulasi laboratorium, melainkan melalui dialektika dengan indikator alam, membaca rasi bintang, mengamati ritme gugurnya dedaunan, hingga mendengarkan orkestrasi suara serangga.

Metodologi serupa ditemukan pada masyarakat Baduy. Dalam penelitian lain dari Johan dan Budiawati S. Iskandar, Ethnoastronomy—The Baduy Agricultural Calendar and Prediction of Environmental Perturbations (Biodiversitas, 2016), etnoastronomi digunakan bukan hanya sebagai penanda waktu, tetapi sebagai instrumen untuk memprediksi anomali lingkungan. Sistem pengetahuan ini lahir dari rahim empirisme yang mendalam, sebuah akumulasi pengamatan, dialog batin dengan alam, dan pewarisan kebijaksanaan lintas generasi.

Hari ini, perangkat digital di genggaman kita mampu menyajikan prakiraan cuaca dalam sepersekian detik. Ini adalah pencapaian teknis yang luar biasa. Namun, kecepatan akses informasi telah melahirkan alienasi baru. Kita kebanjiran data, tetapi mengalami defisit kedalaman. Kedekatan digital justru menjauhkan kepekaan batin kita dari realitas fisik di sekitar kita. Tantangan filosofisnya hari ini bukanlah membuang gawai untuk kembali ke hutan, melainkan bagaimana merekonsiliasi kecanggihan teknis ini dengan kebijaksanaan kritis agar kita tidak kehilangan kemampuan untuk “merasakan” alam.

Fetisisme Pembangunan dan Ekologi yang Dikorbankan

Dalam lanskap modernitas, “pembangunan” telah menjelma menjadi dogma sekuler yang tidak boleh dipertanyakan. Pembangunan kerap disinonimkan dengan pertumbuhan ekonomi makro, ekspansi industri, dan akumulasi kapital. Masalahnya muncul ketika rasionalitas ekonomi direduksi semata-mata pada pembukuan laba-rugi, sementara kerusakan ekologis dieksklusi sebagai sekadar “eksternalitas”.

Alih fungsi hutan dan masifikasi pertambangan telah mengubah bentang alam secara radikal. Hutan sering kali hanya dipandang secara reduktif sebagai hamparan kayu atau lahan kosong yang “menunggu untuk diberdayakan”, alih-alih diakui sebagai ekosistem bernyawa yang menopang keanekaragaman hayati dan menjaga tata air. Laporan Global Forest Resources Assessment 2020 dari FAO menyajikan data global yang muram mengenai penyusutan ruang hijau kita. Laporan ini bukan sekadar deretan angka, melainkan lonceng kematian bagi berbagai spesies dan hilangnya ruang hidup komunitas lokal.

Pertanyaan kritis yang harus dilontarkan adalah, untuk siapa kemajuan ini? Jika akumulasi keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir oligarki sementara derita ekologis, berupa banjir, hilangnya habitat, dan krisis iklim, ditanggung oleh rakyat jelata, maka klaim tentang “kemajuan peradaban” tidak lebih dari ilusi yang membungkus ketidakadilan struktural.

Paradoks Kapitalisme Hijau

Ilusi kemajuan ini menjadi semakin rumit ketika kita membedah fenomena teknologi hijau, seperti kendaraan listrik (EV). Di atas kertas, mobil listrik adalah jalan keluar mesianik menuju dunia bebas emisi. Namun, pendekatan ontologis terhadap teknologi menuntut kita untuk melihat melampaui produk akhir.

Indonesia, sebagai episentrum cadangan nikel dunia, tengah mengalami demam ekstraksi demi menyuplai kebutuhan baterai global. Trissia Wijaya dan Lian Sinclair, dalam riset An EV-fix for Indonesia: the green development-resource nationalist nexus (Environmental Politics, 2024), secara tajam membongkar bagaimana narasi “transisi energi hijau” justru menjadi justifikasi baru bagi perluasan industri ekstraktif yang brutal.

Ini adalah paradoks kapitalisme hijau, kita berusaha menyelamatkan bumi dengan cara mengeruk perutnya secara lebih masif. Penilaian terhadap teknologi tidak bisa parsial. Rantai pasok kendaraan listrik, dari deforestasi untuk tambang nikel, pengolahan smelter yang rakus energi fosil, hingga persoalan limbah beracun, harus dibaca sebagai satu kesatuan karma ekologis. Jika langit di negara-negara Utara menjadi biru karena mobil listrik, namun udara, tanah, dan laut di tapak-tapak tambang Indonesia berubah menjadi racun, kita belum menyelesaikan masalah perubahan iklim. Kita hanya sedang memindahkan lokasi penderitaannya.

Citarum dan Hilangnya Marwah Kosmologis

Tidak ada contoh yang lebih puitis sekaligus tragis mengenai runtuhnya adab ekologis selain Sungai Citarum. Dalam kosmologi Sunda, sungai bukan sekadar saluran air hidrologis; ia adalah entitas kultural penyokong peradaban. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP, 2017) dalam laporannya mengingatkan bahwa leluhur Sunda mewariskan nilai-nilai luhur untuk merawat Citarum.

Kenyataan hari ini, Citarum sempat menyandang status sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Ujang Suyatman dalam kajian Citarum yang Merana dalam Pengabaian Nilai Kabuyutan Orang Sunda (Al-Tsaqafa, 2021) memberikan diagnosis yang sangat filosofis, krisis Citarum bukanlah sekadar krisis manajemen limbah atau kegagalan teknologi pemurnian air. Ini adalah krisis moral, sebuah pengkhianatan terhadap nilai Kabuyutan (tempat suci/tabu yang harus dijaga).

Ketika masyarakat teralienasi dari akar budayanya, kerusakan alam akan dinormalisasi. Sampah plastik dan limbah tekstil yang mencekik Citarum diterima sebagai pemandangan lumrah. Infrastruktur penangkal polusi secanggih apa pun tidak akan pernah cukup jika jiwa manusia yang mendiaminya telah kehilangan rasa hormat terhadap air sebagai sumber kehidupan.

Memulihkan Adab dalam Peradaban

Peradaban yang mengandalkan kehebatan teknis tanpa panduan etis adalah peradaban yang sedang berlari kencang menuju jurang. Kita telah membuktikan bahwa manusia modern memiliki kapasitas intelektual untuk meruntuhkan gunung dan membelah atom. Namun, kemampuan teknis (techne) harus dikendalikan oleh kebijaksanaan praktis (phronesis) dan tanggung jawab moral.

Konsep Tritangtu dalam filosofi Sunda (keseimbangan tiga dunia atau tiga prinsip hidup) menawarkan peta jalan alternatif. Kita tidak dituntut untuk menjadi kaum Luddite yang menolak mesin dan membenci teknologi modern. Yang kita perlukan adalah meletakkan kembali kebudayaan, spiritualitas, dan etika di kursi pengemudi peradaban, sementara teknologi berfungsi sebagai mesinnya.

Kemajuan yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak alam yang berhasil kita taklukkan, melainkan dari seberapa besar kebijaksanaan kita untuk menahan diri. Sebuah peradaban baru bisa dikatakan benar-benar maju ketika ia mampu memahami batas-batasnya sendiri, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap inovasinya, dan menolak menjadikan kerusakan ekologis sebagai harga yang harus dibayar demi sebuah modernitas. Jika teknologi membuat kita semakin tumpul terhadap penderitaan bumi yang kita pijak, maka sesungguhnya kita tidak sedang bergerak maju; kita hanya sedang memodernisasi cara kita menuju kepunahan.