Membedah Sistem Pemerintahan Sunda Kuno: Konsep Tri Tangtu dan Dasaprebakti
INFO BANDUNG BARAT — Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial masyarakat Sunda memiliki keterkaitan yang erat dan terstruktur dengan sistem pemerintahan pada masa lampau. Sistem ini kerap disebut berlandaskan pikukuh tilu atau hukum tangtu (hukum yang pasti). Konsep-konsep kepemimpinan tersebut terekam dalam sejumlah sumber berbahasa Sunda Buhun, terutama naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) tahun 1518, Carita Parahyangan (CP) tahun 1580, serta Sewakadarma (SD).
Naskah-naskah ini memuat rucita (konsep) kepemimpinan dan struktur sosial yang unik, tidak hanya mengatur birokrasi, tetapi juga pelapisan masyarakat, kesehatan, hingga hubungan manusia dengan lingkungan.
Landasan Filosofis: Tri Tangtu di Bumi
Inti dari sistem tata kelola Sunda kuno adalah konsep Tri Tangtu di Bumi (Tiga Ketentuan di Dunia). Nasihat dari “Sang Budiman” dalam SSKK menjelaskan filosofi ini sebagai landasan untuk mencapai kesentosaan pribadi dan peneguhan dunia (pineguh ning bwana), sebagai berikut:
“Ini ujar sang sadu, basana mahayu drebyana ini Tritangtu di Bumi, bayu kita pinaka prebu, sabda kita pinaka rama, hedap kita pinaka resi, ya Tritangtu di Bumi ya kangken pineguh ning bwana ngaranna.”
Artinya, kesentosaan diibaratkan sebagai raja (prabu), ucapan sebagai tetua (rama), dan budi sebagai resi (resi). Konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ideal mencakup tiga pilar kekuasaan yang seimbang—eksekutif, penyantun atau legislatif, serta yudikatif atau spiritual—guna menjaga harmoni dalam masyarakat.
Struktur Birokrasi: Rantai Loyalitas Dasaprebakti
Filosofi tersebut diterapkan dalam struktur sosial dan birokrasi melalui konsep Dasaprebakti (Sepuluh Kebaktian atau Sepuluh Loyalitas). Konsep ini mengatur hubungan atasan dan bawahan dalam rantai hierarki yang jelas, sebagaimana tertulis dalam naskah:
“Nihan sinangguh dasaprebakti ngaranya, anak bakti di bapa, ewe bakti di salaki, hulun bakti di pacandaan, sisya bakti di guru, wang tani bakti di wado, wado bakti di mantri, mantri bakti di nu nangganan, nu nangganan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang, ya ta sinangguh dasa-prebakti ngaranna.”
Artinya, Dasaprebakti mencakup sepuluh bentuk kebaktian, mulai dari anak kepada ayah, istri kepada suami, hamba kepada majikan, siswa kepada guru, petani kepada wado, hingga raja kepada dewata dan dewata kepada hyang.
Teks tersebut merinci hierarki pejabat kerajaan, antara lain:
● Ratu (raja) berada pada tingkat pemerintahan pusat dan berbakti kepada dewata.
● Mangkubumi merupakan pejabat tertinggi di bawah raja dan bertanggung jawab atas kinerja bawahannya, bahkan dapat bertindak sebagai pemangku raja sementara.
● Nu Nangganan adalah pejabat kepercayaan raja yang menangani urusan tertentu.
● Mantri dan wado berada pada tingkat birokrasi yang lebih rendah, dengan wado menerima kebaktian langsung dari wang tani (petani).
Selain struktur internal, sistem kerajaan Sunda juga mengenal elemen eksternal, seperti raja bawahan atau raja daerah yang tetap mengakui raja Sunda sebagai junjungan, serta jabatan syahbandar yang mewakili raja dalam urusan perniagaan.
Secara keseluruhan, naskah-naskah Sunda kuno memberikan gambaran tatanan pemerintahan yang rapi, dengan filosofi keseimbangan Tri Tangtu sebagai landasan hierarki fungsional Dasaprebakti.
Sumber: Risdayah, Enok, dkk. (2021). Budaya Sunda (Perspektif Islam).
Penulis: Anggie Baeduri Aulia R
Editor: Ayu Diah Nur’azizah
