Perempuan Melawan, Ketika Dapur, Sumur, dan Kasur Tak Bisa Lagi Membatasi Ruang Gerak

INFO BANDUNG BARAT — Selama berabad-abad, keberadaan perempuan dalam struktur sosial sering kali dibekukan oleh sebuah pepatah usang yang membatasi ruang gerak mereka, “dapur, sumur, dan kasur”. Trikotomi spasial ini bukan sekadar pembagian fisik, melainkan sebuah konstruksi politik yang mengungkung perempuan dalam ranah domestik. Di dalam batas-batas tersebut, mereka ditugaskan untuk merawat, menyuapi, dan melayani. Sementara itu, urusan diskursus publik, orasi politik, pengambilan keputusan, dan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan secara eksklusif diklaim sebagai gelanggang maskulin yang tidak boleh disentuh oleh perempuan.

Namun, sejarah tidak pernah berjalan statis. Pada hari ini, narasi usang tersebut kian retak berhadapan dengan realitas yang terus bergerak. Tubuh dan suara perempuan kini tidak lagi sekadar menjadi bayang-bayang di balik tirai rumah tangga; mereka telah melangkah keluar dan menempati garis depan dalam berbagai eskalasi gerakan sosial. Dari demonstrasi mahasiswa, advokasi kelompok buruh, hingga aliansi pelestarian lingkungan, perempuan hadir bukan sebagai pelengkap penderita, melainkan sebagai subjek politik yang membawa agensi penuh untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mendobrak Ketinggian dan Dekonstruksi Visual di Jantung Ibu Kota

Pergeseran radikal ini terekam dengan sangat puitis sekaligus heroik dalam aksi protes yang diinisiasi oleh Greenpeace Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2026. Di pusat denyut nadi Jakarta, tepatnya di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), enam aktivis memanjat struktur bersejarah tersebut. Dari enam sosok yang menantang gravitasi dan otoritas itu, dua di antaranya adalah perempuan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.

Kehadiran dua perempuan yang bergantung pada seutas tali di atas monumen tersebut menawarkan lebih dari sekadar tontonan keberanian; hal tersebut adalah sebuah metafora visual yang menggetarkan kesadaran publik. Mereka meruntuhkan mitos kerapuhan yang selama ini dilekatkan pada tubuh perempuan. Berada di ruang yang sangat publik dan berisiko tinggi, mereka mengartikulasikan sebuah pesan esensial bahwa krisis ekologi dan impitan ekonomi bukanlah dua hal yang terpisah. Pesan tersebut secara tersirat menegaskan bahwa ketika bumi makin panas dan harga kebutuhan hidup makin mencekik, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya di meja makan.

Sosialisasi Kepedulian dari Dapur ke Jalanan

Hanya berselang beberapa hari, tepatnya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, gelombang kesadaran kolektif kembali membanjiri kawasan Bundaran HI melalui gerakan #IndonesiaSadar. Aksi yang dimotori oleh aliansi mahasiswa dari delapan perguruan tinggi ini mendapat suntikan tenaga yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi buruh, kelompok petani, dan Aliansi Ibu Indonesia.

Di sinilah kita melihat bentuk partisipasi politik perempuan yang kerap luput dari kacamata konvensional. Zaskia Adya Mecca, misalnya, hadir tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa ambulans, pasokan medis, dan dukungan logistik. Ia berbaur bersama barisan ibu-ibu yang memastikan para demonstran tetap berdiri tegak. Di sudut lain, Wanda Hamidah turun bersama putrinya, mengacungkan poster bertuliskan “Diam ≠ Pilihan”.

Keterlibatan ini membongkar pandangan sempit tentang apa itu aksi politik. Perlawanan tidak semata-mata soal berteriak di atas mobil komando. Menyediakan balutan luka bagi demonstran, mendistribusikan air minum di tengah terik matahari, atau sekadar hadir membawa poster di jalanan adalah wujud nyata dari sosialisasi kepedulian. Keresahan personal yang selama ini hanya dikeluhkan di ruang keluarga, kini bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang menopang tulang punggung sebuah gerakan sosial.

Tali Pusar antara Ekologi dan Keadilan Gender

Keterikatan perempuan dengan isu lingkungan hidup dan ekonomi makro memiliki akar yang sangat dalam. Vandana Shiva, dalam karya besarnya yang berjudul Staying Alive: Women, Ecology and Development (1988), membedah benang merah antara eksploitasi alam dan marginalisasi perempuan. Melalui lensa ekofeminisme, Shiva menjelaskan bahwa sistem yang merampas kekayaan hutan dan mencemari mata air adalah sistem yang sama dengan yang melanggengkan penindasan patriarki.

Ketika kerusakan ekologis terjadi, beban perempuan bertambah secara berlipat ganda. Merekalah yang harus berjalan lebih jauh untuk mencari air bersih yang tidak tercemar, merekalah yang harus memutar otak mencari alternatif pangan saat gagal panen terjadi akibat anomali cuaca, dan merekalah yang harus menutupi lubang inflasi ketika harga kebutuhan pokok melonjak. Oleh karena itu, bagi perempuan, memperjuangkan kelestarian alam dan stabilitas ekonomi bukanlah sekadar aktivisme gaya hidup; ini adalah perjuangan eksistensial untuk mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

Reproduksi Sosial dan Beban Berlapis

Ironisnya, saat perempuan mulai mengambil peran masif di ruang publik, mereka tetap tidak dilepaskan dari rantai beban domestik, bahkan sering kali dihadapkan pada ancaman kekerasan struktural. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang dirilis pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, mencatat ada 2.702 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja sepanjang tahun 2024-2025. Ruang kerja yang seharusnya menjadi tempat pemberdayaan ekonomi justru sering kali menjadi arena kerentanan baru yang mengancam keselamatan fisik dan mental mereka.

Di luar jam kerja formal, perempuan masih harus menanggung apa yang disebut oleh Silvia Federici dalam karyanya, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (2012), sebagai reproduksi sosial. Pekerjaan merawat anak, menyusui, menjaga lansia, dan membersihkan rumah adalah fondasi yang membuat sistem ekonomi tetap berjalan. Tanpa kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar (unpaid care work) ini, mesin ekonomi dipastikan akan runtuh. Namun, alih-alih diakui sebagai kontribusi ekonomi yang fundamental, pekerjaan ini justru dianggap sebagai kodrat biologis yang minim penghargaan dan kompensasi.

Ketimpangan dan ketidakhadiran jaminan perlindungan ini makin memperjelas mengapa perempuan terus bersuara. Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2025, Komnas Perempuan kembali menyoroti tersendatnya penyelesaian isu kekerasan berbasis gender, kemiskinan, akses kesehatan, dan kebijakan anggaran yang belum berpihak pada pemberdayaan perempuan. Catatan merah ini adalah bukti bahwa pemenuhan hak perempuan menuntut intervensi struktural yang lebih serius dari negara, bukan sekadar janji manis di atas kertas.

Perlawanan sebagai Etika Merawat Kehidupan

Gelombang protes dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aksi sosial menawarkan sebuah redefinisi filosofis mengenai makna kepedulian. Selama ini, kepedulian kerap diasosiasikan dengan kelembutan yang pasif di dalam rumah. Hari ini, para perempuan tersebut membuktikan bahwa kepedulian sejati adalah sebuah tindakan yang radikal dan berani. Merawat kehidupan berarti memiliki keberanian untuk turun ke jalan menentang kebijakan yang destruktif, menuntut hak-hak pekerja, dan menghentikan mesin perusak ekologi yang mengancam masa depan generasi mendatang.

Perempuan yang melawan tidak melakukan hal tersebut karena mereka lebih emosional, melainkan karena mereka memiliki pengalaman empiris yang valid tentang ketidakadilan. Mereka memiliki pengetahuan persis tentang bagaimana krisis tingkat makro menghancurkan kehidupan tingkat mikro di dalam keluarga. Suara mereka adalah artikulasi dari rasa sakit, pengorbanan, sekaligus harapan.

Jika selama berabad-abad perempuan selalu dituntut untuk menjaga dan merawat kehidupan di dalam rumah, sudah menjadi keniscayaan yang mutlak bagi dunia untuk mendengarkan suara mereka ketika mereka melangkah keluar, berdiri di jalanan, atau memanjat monumen demi merawat dan menyelamatkan kehidupan di ruang publik. Kehidupan bersama hanya akan memiliki masa depan yang bermartabat jika ia dibangun di atas fondasi keadilan, tempat ruang gerak manusia tidak lagi dibatasi oleh ilusi sempit tentang dapur, sumur, dan kasur.