Prabowo Sebut Proyek Kereta Cepat Whoosh Tidak Ada Masalah, Tutupi Dugaan Korupsi?
INFO BANDUNG BARAT — Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proyek tersebut “tidak bermasalah”. Pernyataan itu disampaikan di tengah proses penyelidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan lembaganya tetap melanjutkan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya unsur pidana. Ia menegaskan bahwa penyelidikan penting dilakukan demi kepastian hukum dan transparansi penggunaan dana publik. Hingga saat ini, sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan, meski KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang telah diperiksa.
Dugaan penyimpangan mencuat setelah adanya laporan pembengkakan biaya atau cost overrun hingga mencapai US$ 1,2 miliar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga menyebut perlunya audit menyeluruh terhadap proyek ini untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai masalah pembengkakan biaya bukan hal baru. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menjelaskan bahwa sejak awal terdapat kejanggalan dalam pemilihan mitra proyek. Jepang sempat menawarkan pinjaman dengan bunga 0,1% per tahun dan tenor 40 tahun, sementara China menawarkan bunga 2% untuk tenor yang sama. Meski tawaran awal China lebih rendah secara nominal, pada akhirnya biaya proyek justru meningkat jauh di atas rencana awal.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menilai proyek Whoosh bukan masalah dan menyebut pemerintah akan membayar cicilan utang sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Ia menyatakan pembayaran akan menggunakan dana hasil rampasan korupsi, dan menegaskan bahwa proyek ini harus dilihat dari manfaat jangka panjangnya seperti pengurangan kemacetan dan polusi. Pernyataan tersebut menuai tanggapan beragam dari publik dan pengamat. Sebagian menilai langkah itu optimistis, namun ada pula yang khawatir pernyataan tersebut terlalu dini karena penyelidikan KPK belum selesai.
Secara ekonomi, proyek Whoosh memang menimbulkan beban keuangan yang signifikan. Data dari Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia (2024) mencatat bahwa pinjaman luar negeri dari China Development Bank memiliki bunga 2% dengan tenor 40 tahun. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menanggung sekitar 60% dari total bunga utang, atau setara Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai hal ini menambah tekanan terhadap ruang fiskal negara, yang dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Indonesia dikabarkan masih bernegosiasi dengan pihak China untuk restrukturisasi pembiayaan, termasuk wacana perpanjangan tenor dari 40 menjadi 60 tahun. Namun, sejumlah ahli mengingatkan bahwa perpanjangan tenor hanya akan menambah total bunga yang harus dibayar. Opsi yang lebih masuk akal, menurut mereka, adalah menegosiasikan ulang suku bunga agar lebih ringan.
Di tengah berbagai perdebatan, publik berharap agar proyek kereta cepat Whoosh tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga contoh keberhasilan transparansi dan akuntabilitas. Kecepatan tempuh 36 menit antara Jakarta dan Bandung memang mengesankan, tetapi kecepatan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan keterbukaan anggaran jauh lebih penting bagi masa depan pembangunan nasional.***
