Lonjakan Kekerasan Anak di Bandung Barat Jadi Alarm Serius
INFO BANDUNG BARAT — Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren peningkatan signifikan pada awal 2026. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat mencatat, sepanjang Januari hingga Februari 2026 terdapat 11 laporan kekerasan terhadap anak. Seluruh laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Salah satu kasus yang mencuat adalah siswi sekolah dasar yang hamil tujuh bulan akibat dugaan kekerasan oleh ayah tirinya.
Data DP2KBP3A juga menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 17 kasus kekerasan anak, sementara pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 134 kasus dengan total 139 korban. Peningkatan ini dinilai sebagai sinyal perlunya penguatan sistem perlindungan anak di tingkat daerah, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.
Secara akademik, berbagai kajian menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dipengaruhi faktor multidimensional, seperti disfungsi keluarga, lemahnya pengawasan, tekanan sosial, serta rendahnya literasi pengasuhan. UNICEF (2020) mencatat bahwa kekerasan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan terdekat korban dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental serta capaian pendidikan. World Health Organization (2019) juga menegaskan bahwa korban kekerasan anak berisiko mengalami trauma berkepanjangan, depresi, dan hambatan perkembangan sosial.
Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya angka kekerasan anak berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami gangguan pendidikan hingga putus sekolah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing generasi mendatang. Karena itu, penanganan kasus oleh DP2KBP3A dilakukan melalui pendampingan medis, psikologis, dan proses hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum.
Sejumlah penelitian kebijakan publik juga menyoroti bahwa efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem layanan yang terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mencegah kekerasan sekaligus memperkuat sistem pelaporan yang responsif terhadap korban.
Lonjakan kasus kekerasan anak di Bandung Barat menjadi peringatan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam melindungi anak sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.***
