Dedi Mulyadi Tetapkan UMP Jawa Barat 2027 Sebesar Rp3 Juta, Naik 29,44 Persen
INFO BANDUNG BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 sebesar Rp3 juta. Besaran tersebut mengalami kenaikan 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP tahun 2026.
Penetapan UMP 2027 tersebut menggunakan formulasi penghitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 139 ayat (1), penghitungan upah minimum menggunakan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan rumus UMP tahun berikutnya sebesar 70 persen dari nilai KHL.
Berdasarkan formulasi tersebut, nilai KHL Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp4.248.132. Angka itu kemudian dikalikan dengan 70 persen sehingga menghasilkan Rp2.973.692,4.
Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta. Dengan demikian, besaran UMP Jawa Barat tahun 2027 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan, penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan saran dan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang disampaikan pada 18 November 2026.
Menurut Dedi, penetapan besaran upah minimum tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja dan buruh, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan.
“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata Dedi dalam keterangan yang disampaikan pada Sabtu (21/11/2026).
Selain mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja dan perusahaan, pemerintah provinsi juga memperhatikan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027 adalah kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari proses penentuan besaran upah minimum agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja serta kemampuan dunia usaha.
Kenaikan UMP sebesar 29,44 persen ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jawa Barat. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan agar kebijakan pengupahan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan daerah.