Safari Kerja di KBB, Bey Machmudin Soroti Darurat Sampah Bandung Raya hingga Penanganan Pinjol
INFO BANDUNG BARAT — Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Senin (24/6/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian safari politik dan birokrasi guna memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota.
Bandung Barat menjadi wilayah ketiga yang disambangi Bey dalam agenda safari sinergi ini, setelah sebelumnya ia mengunjungi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Dalam pertemuan tersebut, Bey memetakan sejumlah persoalan krusial yang mendesak untuk diselesaikan di kawasan Bandung Raya, khususnya yang berdampak langsung pada akselerasi pembangunan di KBB.
1. Tata Kelola Sampah Bandung Raya Baru Menyentuh 24 Persen
Masalah utama yang menjadi sorotan tajam Pj. Gubernur adalah penanganan sampah domestik yang dinilai belum optimal. Bey mengungkapkan fakta bahwa dari total produksi sampah di cekungan Bandung Raya, baru sekitar 24 persen saja yang berhasil diolah secara berkelanjutan.
Bey menegaskan, kunci utama penyelesaian krisis ekologis ini tidak berada di hilir atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melainkan pada revolusi budaya pemilahan di tingkat hulu.
“Saya kira sampah. Permasalahan sampah di Bandung Raya itu kan masih menjadi masalah. Ini kan masih 24 persen yang diolah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengolah sampah dari hulu, dari rumah tangga, itu yang paling penting,” tegas Bey Machmudin.
Terkait dengan daya tampung infrastruktur, Bey mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan perluasan area darurat di TPA Sarimukti dalam waktu dekat, mengingat kondisi fasilitasi penampungan tersebut saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas (overload).
2. Strategi Penyelamatan Citarum: Reduksi Sampah di Sektor Anak Sungai
Menyinggung pembersihan lautan sampah di Jembatan Bubur Suren (BBS) Batujajar yang sempat viral, Bey mengapresiasi kinerja tim gabungan yang telah mengondisikan alat berat di lapangan. Berdasarkan situasi terkini, aliran Sungai Citarum sepanjang 500 meter ke arah kiri dan kanan dari titik jembatan sudah berhasil dibersihkan. Meski demikian, Pemkab Bandung Barat diminta tidak lengah dan tetap mengawasi area tersebut secara berkala.
Guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Bey menggagas skema kolaborasi bersama sektor swasta. Pemprov Jabar akan mengonsolidasikan para pelaku industri dan pengusaha di sekitar koridor sungai untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka pada program interseptor sampah.
“Nanti kami mengumpulkan semua industri dan pengusaha Citarum untuk menggunakan CSR mereka. Nah, kemarin ada usulan dari salah satu sektor, dari anak sungai itu sudah dijaring terus dibersihkan, bekerja sama dengan masyarakat. Bisa perkecamatan atau perdesa. Jadi, ketahuan daerah mana yang sering buang sampah ke sungai,” urai Bey.
3. Komitmen Pemberantasan Jeratan Pinjaman Online (Pinjol)
Selain isu lingkungan, kemiskinan ekstrem dan ketahanan finansial keluarga menjadi fokus bahasan dalam safari tersebut. Bey menyoroti fenomena maraknya masyarakat, termasuk adanya indikasi aparatur sipil negara (ASN), yang terjerat aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal.
Ia menyatakan bahwa Pemprov Jabar tengah merumuskan skema taktis dan solutif untuk memitigasi dampak sistemik dari industri keuangan mikro ilegal ini di tengah masyarakat.
“Pinjol itu untuk semuanya. Masyarakat juga jangan sampai terjerat pinjol. Kasihan. Tapi kami (Pemprov Jabar) sedang berpikir bagaimana mengatasi pinjol ini,” jawab Bey saat dimintai konfirmasi oleh awak media.
Tanggapan Mengenai Pertemuan Politik dengan Ono Surono
Di akhir sesi wawancara, Bey memberikan klarifikasi santai mengenai rumor politik terkait pertemuannya dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jabar.
Bey menilai pertemuan antar-tokoh publik adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam iklim demokrasi, tanpa harus selalu dikaitkan dengan motif atau kesepakatan politik tertentu.
