Kumpulkan Camat se-KBB, Bey Machmudin Tekankan Revitalisasi Citarum hingga Kesejahteraan Buruh Tani
INFO BANDUNG BARAT — Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menghadiri pertemuan strategis bersama para camat se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Kantor Bupati Bandung Barat, Senin (24/6/2024). Pertemuan tersebut digelar khusus guna membahas Optimalisasi Pencapaian Indikator Makro Pembangunan di wilayah KBB.
Berdasarkan berita acara resmi dari Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bey menginstruksikan seluruh camat dan pemangku kepentingan (stakeholder) di KBB untuk memperkuat pelibatan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan hidup dan kebersihan.
1. Akselerasi Citarum Harum di 16 Kecamatan
Bey mengingatkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memegang peranan geopolitik dan ekologis yang sangat vital dalam pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Wilayah KBB tercatat memiliki 16 kecamatan dan 165 desa yang seluruhnya dilewati oleh aliran sungai terbesar di Jawa Barat tersebut.
“Di Kabupaten Bandung Barat ada 16 kecamatan dan 165 desa yang dilewati aliran Sungai Citarum. Kita ketahui bersama terdapat program Citarum Harum, yang tujuannya adalah menjaga kebersihan sungai, mencegah pembuangan limbah sembarangan, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan,” ujar Bey.
Guna menyokong keberhasilan program tersebut, Bey berpesan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan revolusi paradigma (mindset) masyarakat dalam tata kelola sampah. Ia menegaskan, reduksi produksi sampah wajib diselesaikan sejak dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga.
“Secanggih apa pun teknologi persampahan yang kita miliki, kalau tidak ada kesadaran dan perubahan pola pikir tentang sampah di tingkat hulu (rumah), maka semua akan percuma,” tegasnya.
2. Ketahanan Pangan: Jamin Kesejahteraan Buruh Tani, Bukan Sekadar Angka Panen
Di sektor ketahanan pangan, khususnya terkait produktivitas padi, Bey meminta para camat dan kepala desa sebagai garda terdepan untuk lebih intensif turun ke lapangan. Ia mengingatkan agar aparatur kewilayahan tidak hanya terjebak pada laporan angka statistik hasil panen, melainkan harus peka terhadap kondisi sosial-ekonomi para petani.
“Awalnya kami mengira urusan sawah ini hanyalah seputar pompanisasi, pengairan, benih, dan pupuk. Walaupun instrumen itu sudah terpenuhi, tetap harus diperhatikan bagaimana kondisi riil buruh taninya. Mohon dicek juga keluarganya, apakah anak-anak mereka sekolah, atau apakah mereka sudah memiliki kartu BPJS atau belum,” urai Bey.
Ia menambahkan, laporan tonase panen yang diserahkan kepada bupati akan jauh lebih bermakna jika dibarengi dengan kepastian peningkatan kesejahteraan para pelaku sektor agraria tersebut.
3. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan Intervensi Stunting
Dalam kesempatan itu, Bey juga membedah potret indikator makro pembangunan KBB berdasarkan capaian data tahun 2023, di antaranya:
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berada di angka 8,11 persen.
Angka Kemiskinan Makro: Tercatat sebesar 10,52 persen.
Prevalensi Stunting: Mencapai 25,1 persen (berada di atas rata-rata Jabar sebesar 21,7 persen).
Untuk menekan angka pengangguran, Bey meminta program pelatihan wirausaha dan perluasan wajib belajar difokuskan secara presisi pada kelompok masyarakat yang telah lama menganggur (chronically unemployed).
Sementara untuk komitmen penurunan stunting, Bey mendorong skema intervensi gizi hulu-hilir secara berkesinambungan.
“Kepada Pak Bupati, para camat, dan kepala desa, saya minta turun langsung memperhatikan anak-anak stunting. Intervensi gizi juga harus dilakukan sejak dini, mulai dari perempuan yang akan menikah hingga ibu hamil,” pungkas Bey.
