Akselerasi Pembangunan, Pemprov Jabar Siapkan Insentif hingga Rp50 Juta bagi Camat Berprestasi
INFO BANDUNG BARAT — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberikan insentif tambahan sebesar Rp20 juta hingga Rp50 juta pada tahun 2025 kepada camat yang dinilai berhasil mengakselerasi indikator makro pembangunan daerah. Kebijakan ini mencakup keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengurangan tingkat pengangguran, penciptaan lapangan kerja, serta stimulasi laju pertumbuhan ekonomi.
Sumber Dana dan Mekanisme Penyaluran
Insentif tersebut bersumber dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Dana tersebut akan dialokasikan ke pemerintah kabupaten dan kota untuk diteruskan kepada camat yang memenuhi target kinerja.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya pengawalan penyaluran dana tersebut agar tepat sasaran. “Dana opsional tersebut berasal dari provinsi melalui PKB dan BBNKB yang ditransfer ke kabupaten dan kota. Kami meminta agar alokasi ini dikawal ketat hingga ke tingkat kecamatan sebagai direktif dari Gubernur kepada jajaran pemerintah provinsi,” ujar Herman dalam Rapat Koordinasi Camat se-Jawa Barat di Gedung Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Rabu (9/10/2024).
Patriotic Call bagi Camat
Dalam rakor yang dihadiri oleh 209 camat dari seluruh wilayah Jawa Barat, Herman Suryatman menyampaikan instruksi khusus yang disebut sebagai patriotic call. Program ini merupakan seruan agar para camat meningkatkan pengabdian mereka melampaui standar kinerja rata-rata di wilayah masing-masing demi mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan terdepan.
Herman menekankan agar para camat memiliki perspektif yang lebih luas, yakni tidak hanya memandang wilayahnya secara administratif sempit, tetapi harus selaras dengan target pembangunan strategis provinsi.
“Posisi camat sangat strategis. Maju atau tidaknya Jawa Barat sangat ditentukan oleh kinerja para camat. Kecamatan yang hebat akan terwujud jika desa dan kelurahannya juga hebat. Camat adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya.
Pemberian insentif ini diharapkan dapat memotivasi para camat untuk lebih proaktif dalam memetakan potensi wilayah serta memastikan program pembangunan provinsi dapat dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa.
