Antisipasi Darurat Sampah: DLH Bandung Barat Rancang Program “Satu Desa Satu Bank Sampah”
INFO BANDUNG BARAT — Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Selain tingginya timbulan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan membuat kerja-kerja pengelolaan sampah kian kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan melalui program strategis yang kini tengah disiapkan.
Salah satu program yang dirancang jelang akhir tahun ini adalah “Satu Desa Satu Bank Sampah”, disertai pembentukan bank sampah induk di setiap kecamatan. Rancangan tersebut telah tercantum dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) KBB. Kepala DLH KBB, Ibrahim Aji, menjelaskan bahwa program ini lahir sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi darurat sampah di kawasan Bandung Raya.
“Program ini memang sudah tercantum di dokumen RIPS. Minimal satu desa itu memiliki satu bank sampah, dan setiap kecamatan ada bank sampah induk. Harapannya, sampah-sampah ini bisa selesai di tingkat kewilayahan,” ujarnya saat diwawancarai Info Bandung Barat, Rabu (10/12/2025).
DLH menilai penguatan unit bank sampah di tingkat desa dan kecamatan sejalan dengan rencana pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah dari pemerintah kabupaten ke wilayah kecamatan. Dengan demikian, proses reduksi bisa dilakukan langsung dari sumbernya.
Tantangan Besar: Efisiensi Anggaran 2026
Meski program sudah disiapkan, implementasinya menghadapi hambatan pendanaan. Ibrahim mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran pada 2026 membuat sejumlah rencana harus ditunda. Di sisi lain, proyeksi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti menunjukkan area tersebut hanya mampu bertahan hingga tahun yang sama.
“Kalau kita tidak siap pada 2026, tahun 2027 ketika Sarimukti benar-benar ditutup, kita bisa menghadapi kekacauan masalah sampah,” tegasnya.
Krisis ini mendorong DLH untuk mencari dukungan dari berbagai pihak, baik dari kementerian pusat maupun potensi pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami coba dorong pusat, termasuk Kementerian LHK dan PUPR, agar ada bantuan anggaran. CSR juga akan kita maksimalkan,” tambah Ibrahim.
Puluhan Bank Sampah Sudah Berjalan
Sebelum program “Satu Desa Satu Bank Sampah” resmi diluncurkan, sejumlah bank sampah telah beroperasi di wilayah KBB. Hingga akhir 2025, DLH mencatat terdapat lebih dari 40 bank sampah, dengan wilayah Lembang dan Cisarua menjadi titik paling aktif. Meski demikian, sebarannya kini tengah dipetakan ulang agar program perluasan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pembentukan unit bank sampah baru rencananya akan menggandeng komunitas pegiat lingkungan untuk mendampingi masyarakat di lapangan. DLH menargetkan pendampingan tersebut mampu mendorong setiap desa memiliki bank sampah mandiri pada 2026.
“Masyarakat sejauh ini antusias. Kami harap pendampingan tetap berlanjut agar tiap desa benar-benar bisa mandiri. Kajian inventarisasi titik-titik bank sampah terbaru juga sedang dirampungkan, dan laporan akhirnya dijadwalkan selesai dalam waktu dekat,” ungkap Ibrahim.
DLH berharap laporan kajian tersebut dapat memberikan peta sebaran yang lebih akurat sehingga pembentukan bank sampah ke depan berjalan efektif.***
Penulis: Uin Quinsha
Editor: Ayu Diah Nur’azizah
