DP3AKB dan Kementerian PPPA Tangani Kasus Bullying di SMK Kesehatan Bandung Barat
INFO BANDUNG BARAT — Penanganan kasus perundungan siswa SMK di Kabupaten Bandung Barat yang berujung maut kini memasuki babak baru setelah tim gabungan lintas instansi turun tangan. Tim UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI resmi melakukan koordinasi intensif.
Tim gabungan melakukan koorinasi pada Jumat (21/6/2024) untuk mengawal proses hukum dan pendampingan keluarga korban. Pihaknya memastikan bahwa kasus dugaan kekerasaan di lingkungan sekolah ini diusut secara tuntas dan transparan.
PPPA Investigasi Mendalam di Lingkungan Sekolah
Kementerian PPPA yang diwakili oleh Plt. Asisten Deputi Pelayanan AMPK. Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyatakan bahwa koordinasi ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap isu kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam kunjungannya ke lapangan, tim melakukan dialog intensif dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang.
“Kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi SMK Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dengan kehadiran kepala sekolah, wali kelas, kepala desa, babinsa, dan Babinkamtibmas. Kita juga berkoordinasi dengan Polres Cimahi terkait proses hukum yang dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Cimahi,” kata Siska.
Selain fokus pada lingkungan sekolah, tim DP3AKB Jabar juga menyambangi Polres Cimahi untuk berkoordinasi langsung dengan Kasat Reskrim. Siska menegaskan bahwa proses hukum kini menjadi prioritas utama. Berdasarkan hasil koordinasi, pihak kepolisian akan segera memanggil saksi-saksi kunci untuk memberikan klarifikasi, mulai dari pelapor, pihak sekolah, hingga saksi mata di lokasi kejadian. Lalu DP3AKB melalui UPTD PPA juga mengunjungi rumah pelapor mewakili dari Jabar Bantuan Hukum (JBH) sebagai kuasa hukum pelapor.
“Hasil dari koordinasi tersebut antara lain, Polres Cimahi akan memanggil saksi-saksi untuk memberikan klarifikasi dan keterangan. Termasuk pihak pelapor, saksi, sekolah, dan pihak terkait lainnya. Kemudian Kementerian PPPA RI siap membantu menghadirkan ahli-ahli yang diperlukan untuk solusi penanganan kasus,” lanjut Siska.
Pendampingan Hukum dan Psikologis Keluarga
Di sisi lain, pemerintah juga tidak mengabaikan kondisi psikis keluarga korban. DP3AKB melalui UPTD PPA telah menemui pihak pelapor yang didampingi oleh Jabar Bantuan Hukum (JBH). Pendampingan ini dimaksudkan agar keluarga korban merasa aman dan terwakili selama menempuh jalur hukum.
Siska Gerfianti menegaskan bahwa pihaknya, berkolaborasi dengan DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.
“Harapan kami jelas, koordinasi ini harus memberikan keadilan yang nyata bagi korban dan keluarganya. Ini juga menjadi peringatan keras bagi seluruh instansi pendidikan bahwa tidak ada ruang bagi perundungan di Jawa Barat,” pungkasnya tegas.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik sebagai pengingat akan urgensi penguatan sistem perlindungan anak di sekolah agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa depan.
Siska juga menambahkan, UPTD PPA Jabar beserta DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat akan terus memantau dan memberikan pendampingan yang diperlukan dalam penanganan kasus ini.
“Dengan koordinasi ini kasus dapat ditangani dengan baik dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya,” pungkas Siska.***
