Kemampuan Siswa Indonesia Menurun, Apakah Pendidikan Kita Hanya Mencetak Pekerja?
INFO BANDUNG BARAT — Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 kembali menghadirkan refleksi mendalam bagi dunia pendidikan tanah air. Berdasarkan laporan PISA 2025 Results, Volume I: Indonesia Country Note yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), siswa Indonesia berusia 15 tahun mencatatkan skor rata-rata 389 untuk sains, 365 untuk membaca, dan 364 untuk matematika. Ketiga capaian ini masih berada di bawah rata-rata standar OECD. Sebagaimana diulas oleh Deutsche Welle (DW) dalam laporan bertajuk PISA 2025: Kemampuan Siswa Global Menurun, Bagaimana RI?, penurunan ini mencerminkan tren global sekaligus persoalan mendasar di dalam negeri. Tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar mendongkrak angka statistik, melainkan memastikan sejauh mana siswa mampu memahami, bernalar, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi dunia nyata.
Ketika Pengetahuan Berhenti di Lembar Ujian
PISA bukanlah ajang perlombaan menghafal rumus atau teks pelajaran. Dalam PISA 2025 Assessment and Analytical Framework, OECD merancang penilaian ini untuk mengukur kapasitas siswa dalam mengimplementasikan konsep dan keterampilan pada berbagai konteks kehidupan. Dalam literasi membaca, siswa dituntut menemukan gagasan utama, menyaring informasi secara kritis, serta memahami substansi teks secara utuh. Sementara itu, dalam matematika dan sains, mereka diwajibkan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah guna memecahkan masalah kompleks serta menjelaskan fenomena alam maupun sosial. Sayangnya, data menunjukkan proporsi siswa Indonesia yang belum mencapai Level 2 justru meningkat dibanding tahun 2015, dengan lonjakan 18 poin persentase dalam membaca, 14 poin dalam matematika, dan 7 poin dalam sains, sementara rata-rata keseluruhan pada tahun 2025 relatif stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2022.
Kondisi ini memantik sebuah pertanyaan krusial tentang apakah ruang kelas kita telah memberikan cukup kesempatan bagi siswa untuk berdialog, menguji argumen, dan menyusun kesimpulan secara mandiri, atau justru masih terjebak pada reduksi nilai ujian dan hafalan instan. Tentu saja, penguasaan dasar seperti hafalan memiliki porsi fondasi, namun ketika hafalan diposisikan sebagai tujuan akhir, siswa akan kehilangan ketahanan kognitif saat dihadapkan pada persoalan baru yang tidak memiliki pola persis seperti contoh di buku teks.
Warisan Pemikir Besar dari John Dewey hingga Paulo Freire
Kritik terhadap model pembelajaran pasif bukanlah wacana baru karena sejak seabad silam filsuf pendidikan John Dewey dalam karyanya Democracy and Education (1916) telah menegaskan bahwa esensi belajar terletak pada pengalaman dan proses berpikir aktif. Pendidikan harus menuntun peserta didik membangun pemahaman melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan masalah nyata agar mereka belajar menguji gagasan serta merevisi kesimpulan. Pandangan senada disuarakan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) yang mengecam keras pendidikan gaya bank di mana pengetahuan ditransfer secara satu arah dari guru yang aktif kepada siswa yang pasif.
Sebagai antitesis, Freire memperjuangkan pendidikan dialogis yang menstimulasi kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial di sekitarnya. Di era modern ini, gagasan tersebut menemukan relevansinya yang paling mendesak agar siswa tidak hanya dipersiapkan menjadi roda penggerak ekonomi yang patuh, melainkan memiliki ketajaman nalar untuk mengenali disinformasi, mempertanyakan ketimpangan, serta menilai etika di balik suatu kebijakan publik.
Mempertanyakan Kembali Tujuan Hakiki Pendidikan
Lebih jauh dari sekadar urusan literasi dan numerasi, kita perlu menengok kembali orientasi filosofis pendidikan di mana dalam masyarakat modern sekolah kerap diposisikan semata-mata sebagai pabrik pencetak tenaga kerja siap pakai. Produktivitas ekonomi dan serapan pasar kerja dijadikan indikator tunggal keberhasilan institusi pendidikan sehingga dimensi pembentukan manusia yang utuh, kritis, beretika, dan merdeka sering kali terpinggirkan. Padahal, kemampuan bertahan hidup manusia jauh melampaui urusan teknis mencari gaji karena manusia modern membutuhkan literasi finansial, kecakapan resolusi konflik, serta kesadaran penuh atas hak dan kewajiban kewarganegaraan.
Laporan UNESCO, Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education (2021), mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah sebuah kontrak sosial untuk merajut masa depan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar instrumen kapital manusia, melainkan ruang kolektif untuk merawat solidaritas, tanggung jawab sosial, dan kolaborasi dalam menghadapi krisis global.
Menyongsong Fajar Baru Pendidikan Indonesia
Memperbaiki mutu pendidikan nasional tidak akan pernah cukup jika hanya diselesaikan melalui percepatan penuntasan target kurikulum atau dongkrakan angka kelulusan administratif. Peningkatan literasi, numerasi, dan sains harus disandingkan secara harmonis dengan iklim pembelajaran yang merangsang diskusi berbasis bukti, pemecahan masalah kontekstual, serta kreativitas dan etika yang membimbing penggunaan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Hasil PISA 2025 harus kita terima secara satria sebagai sebuah alarm pengingat sekaligus momentum emas untuk merombak orientasi pedagogis kita. Sebab, mahkota keberhasilan pendidikan tidak diukur dari seberapa cepat seseorang terserap di bursa kerja, melainkan dari seberapa merdeka ia berpikir, seberapa teguh ia menjaga martabat kemanusiaannya, dan seberapa besar kontribusinya dalam merawat kehidupan bersama.
