Pro Kontra Susu Ikan dalam Menu Program Makan Bergizi Gratis
INFO BANDUNG BARAT — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa produk susu ikan akan dimasukkan ke dalam daftar menu program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, menjelaskan bahwa susu ikan telah direkomendasikan untuk didistribusikan ke dapur-dapur sentral yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Inisiatif ini diklaim sebagai upaya untuk memperluas diversifikasi sumber protein bagi masyarakat.
Kritik Pakar Gizi Terkait Kualitas Pangan Ultraproses
Rencana penyertaan susu ikan dalam menu nutrisi tersebut memicu berbagai tanggapan kritis dari sejumlah pakar kesehatan. Ahli gizi dr. Tan Shot Yen menegaskan bahwa sumber protein tidak harus selalu berasal dari produk susu. Ia menyoroti proses panjang yang harus dilalui ikan untuk diubah menjadi bentuk bubuk, yang secara teknis mengkategorikan produk tersebut sebagai pangan ultraproses. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan protein yang optimal sejatinya dapat diperoleh melalui konsumsi real food, yaitu ikan yang diolah dan dimakan secara utuh dalam kondisi segar.
Tanggapan kritis lain datang dari spesialis gizi klinik, dr. Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai komposisi kandungan dalam produk susu ikan yang beredar di pasar. Terdapat indikasi bahwa beberapa produk tersebut memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, salah satunya berupa maltodekstrin yang jika dikonsumsi secara berlebihan berisiko bagi kesehatan jangka panjang.
Efisiensi Biaya dan Prioritas Sumber Protein
Selain aspek nutrisi, dr. Tan Shot Yen juga menyoroti variabel harga yang dinilai relatif mahal. Dengan harga jual mencapai Rp 120.000 per kemasan, ia berpendapat bahwa alokasi dana tersebut sebenarnya dapat dioptimalkan untuk mendapatkan sumber protein yang lebih banyak dan berkualitas tinggi melalui pembelian ikan utuh atau sumber protein hewani lainnya.
Penggunaan anggaran negara untuk memproses ikan hingga menyerupai bentuk susu dipandang kurang efisien dibandingkan upaya edukasi konsumsi ikan secara langsung. Kritik ini menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk lebih memprioritaskan pemenuhan gizi berbasis pangan lokal yang segar dan alami, guna menjamin efektivitas serta dampak kesehatan yang lebih nyata bagi para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
