Kenapa Rakyat Marah? Ini Potret Indonesia Belakangan Ini
INFO BANDUNG BARAT–Indonesia belakangan ini diwarnai berbagai peristiwa yang menunjukkan kontras tajam antara kondisi elite dan kehidupan rakyat sehari-hari. Di tingkat kesejahteraan, perbedaan mencolok tampak jelas. Seorang anggota DPR bisa menerima gaji hingga Rp239 juta per bulan, sementara di banyak daerah upah minimum regional tidak mencapai Rp3 juta. Pada saat yang sama, masih ada kasus seorang bayi di Sukabumi meninggal karena tubuhnya dipenuhi cacing akibat gizi buruk. Ketimpangan ini diperkuat dengan kebijakan anggaran negara, di mana Polri menerima alokasi sekitar Rp167 triliun, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan dasar dan menengah yang hanya Rp33 triliun. Padahal, akses pendidikan yang merata merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Fenomena lain yang semakin menonjol adalah kasus korupsi dan gaya hidup elite yang jomplang dengan kondisi masyarakat. Seorang menteri ditangkap dengan puluhan kendaraan mewah di rumahnya, rumah mafia migas seluas lapangan bola ikut disita, dan seorang pejabat yang pernah tersandung kasus korupsi justru menerima penghargaan kenegaraan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang berjuang dengan kenaikan pajak, kesulitan mencari pekerjaan, dan kebutuhan pokok yang kian mahal. Jurang inilah yang menciptakan kesenjangan kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya, sementara kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam membangun integritas, etika, dan karakter sumber daya manusia.
Selain persoalan kesejahteraan dan korupsi, kebebasan sipil juga menjadi sorotan. Dari #ReformasiDikorupsi pada 2019 hingga #IndonesiaGelap pada 2025, pola perlakuan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi masih serupa. Demonstran ditangkap, dipukuli, diteror, bahkan ada yang tewas. Sejumlah kasus besar seperti tragedi Kanjuruhan, penculikan aktivis, dan situasi di Papua juga belum menemukan penyelesaian yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat belum sepenuhnya aman, padahal kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia.
Rangkaian peristiwa tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ketimpangan kesejahteraan memperlebar jurang kesempatan, korupsi melemahkan keteladanan moral, sementara represi membatasi ruang partisipasi masyarakat. Jika akses pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat terhambat, maka potensi SDM sebagai modal utama pembangunan bangsa tidak akan berkembang secara optimal.***
