INFO BANDUNG BARAT — Tahun 2025 membawa perdebatan baru tentang arti kepahlawanan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengusulkan dua nama besar sebagai calon pahlawan nasional: Marsinah, buruh perempuan yang tewas memperjuangkan hak pekerja, dan Soeharto, presiden kedua yang memimpin negara selama 32 tahun.
Dua sosok ini berasal dari masa yang sama, tetapi menempati posisi berlawanan dalam sejarah, satu adalah korban represi, satunya lagi pemegang kekuasaan yang rezimnya menandai masa penuh pembatasan kebebasan sipil. Langkah pemerintah ini dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk rekonsiliasi nasional, namun bagi banyak lainnya justru terasa sebagai pengaburan batas antara korban dan pelaku.
Marsinah dikenal sebagai buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia memperjuangkan hak upah layak, tunjangan, dan cuti bagi buruh perempuan, hal yang pada masa itu masih dianggap berani menentang arus. Setelah aksi mogok kerja pada Mei 1993, Marsinah diculik dan ditemukan tewas dengan luka berat. Kasusnya menjadi simbol perjuangan buruh dan perempuan Indonesia, meski pelaku intelektual di balik kematiannya tak pernah diadili.
Tiga dekade setelah kepergiannya, nama Marsinah diusulkan menjadi pahlawan nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan ini. Pemerintah menilai perjuangannya sebagai inspirasi bagi kaum pekerja, tetapi para aktivis menilai gelar ini tidak menjawab kebutuhan utama yaitu pengungkapan kebenaran dan keadilan yang belum tuntas. Tanpa hal itu, penghargaan negara dianggap hanya simbol tanpa pemulihan moral.
Sementara itu, nama Soeharto kembali dibahas setelah pencabutan pasal dalam Ketetapan MPR XI/1998 yang menyinggung namanya dalam konteks praktik KKN. Soeharto sering dikenang sebagai “Bapak Pembangunan” berkat stabilitas ekonomi yang ia bangun. Namun, sejarah juga mencatat berbagai pelanggaran HAM di masa pemerintahannya: dari tragedi 1965–1966, Talangsari, penembakan misterius, hingga penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998.
Dukungan terhadap gelar Soeharto datang dari kalangan yang menilai jasa pembangunan patut dikenang, sementara kritik keras muncul dari para sejarawan dan aktivis HAM. Mereka mengingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan tanpa penyelesaian pelanggaran masa lalu dapat mencederai keadilan sejarah. Langkah ini juga dianggap menyingkirkan makna moral dari gelar “pahlawan” itu sendiri, yang seharusnya berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan.
Ruth Indiah Rahayu menyebut penyandingan Marsinah dan Soeharto sebagai “manipulasi kesadaran publik” seolah negara telah adil dengan memberi gelar kepada korban dan pelaku dari masa yang sama. Wahyu Susilo dari Migrant Care menilai ini bukan upaya pemulihan sejarah, melainkan strategi politik populis untuk meraih simpati kelompok buruh.
Dalam konteks keadilan transisional, pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM tidak dapat berdiri tanpa pengungkapan kebenaran, proses hukum, dan pemulihan hak-hak korban. Tanpa proses itu, penghargaan negara kepada figur yang memiliki catatan kelam dapat mengaburkan memori kolektif bangsa. Pertanyaan pun muncul, apakah gelar pahlawan nasional masih mencerminkan kejujuran sejarah, atau kini telah menjadi alat legitimasi politik?
Marsinah berjuang agar buruh dihargai secara manusiawi, sementara Soeharto memimpin pemerintahan yang menekan suara-suara seperti miliknya. Kini keduanya disandingkan dalam satu daftar penghargaan negara. Mungkin inilah momen bagi bangsa untuk bertanya, apakah ini bentuk penghormatan, atau justru pengaburan sejarah?
Dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional, kita diingatkan bahwa kepahlawanan bukan hanya tentang siapa yang diberi gelar, tetapi tentang siapa yang berani menegakkan kebenaran meski harus kehilangan segalanya.
