Meninjau Ulang Tren “Stop The Wedding!” Ketika Pernikahan Bukan Berarti Kehilangan Diri

INFO BANDUNG BARAT — Media sosial belakangan ini diramaikan oleh tren “Stop The Wedding!”, sebuah gerakan kreatif yang menggunakan potongan lagu dari penyanyi Ashe untuk menyuarakan berbagai alasan mengapa seseorang perlu mengevaluasi kembali sebuah hubungan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Meskipun sebagian orang menggunakan tren ini untuk menyoroti masalah pelik seperti pasangan yang posesif, perselingkuhan, perilaku mengontrol, hingga kekerasan dalam hubungan, banyak pula yang membawanya ke ranah yang lebih luas, yaitu kekhawatiran terhadap kehidupan yang dianggap otomatis mengikuti status sebagai istri.

Berdasarkan ulasan dari Konde.co pada Oktober 2026, spektrum alasan dalam tren ini sangat beragam. Ada yang terang-terangan menolak pasangan dengan perilaku bermasalah, namun ada pula perempuan yang secara kritis mempertanyakan beban pekerjaan domestik, tuntutan pengasuhan tanpa henti, hingga kecemasan akan hilangnya karier serta cita-cita personal setelah resmi menikah.

Ketika Pernikahan Membawa Paket Peran Gender Tradisional

Secara konseptual, pernikahan dipahami sebagai bentuk penyatuan dua individu yang ingin membangun masa depan bersama secara setara. Namun, dalam realitas sosial, institusi pernikahan kerap datang bersama satu paket tersembunyi berupa ekspektasi kaku mengenai bagaimana seorang istri dan suami seharusnya membagi peran.

Memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, berbelanja kebutuhan pokok, merawat anak, hingga mengingat daftar kebutuhan harian adalah sederet aktivitas yang menopang berjalannya sebuah rumah tangga. Ironisnya, aktivitas-aktivitas krusial ini sering kali dianggap sebagai kodrat atau tanggung jawab alami perempuan semata.

Padahal, secara ekonomi maupun sosiologis, pekerjaan domestik tetaplah sebuah kerja nyata meskipun tidak menghasilkan upah finansial secara langsung. Kondisi ini menjadi jauh lebih kompleks bagi perempuan yang juga aktif bekerja di ranah publik atau berkarier di luar rumah. Sosiolog ternama Arlie Hochschild bersama Anne Machung dalam buku klasik mereka yang berjudul The Second Shift, menjelaskan bagaimana perempuan yang telah lelah menyelesaikan pekerjaan berbayar di kantor masih harus menghadapi giliran kedua setibanya di rumah, yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Penelitian lanjutan dari Myra Marx Ferree yang dipublikasikan dalam Journal of Family Issues juga menggarisbawahi bahwa pembagian kerja domestik di dalam keluarga berpenghasilan ganda sangat dipengaruhi oleh norma gender yang mengakar. Meskipun tidak semua pasangan mengalami ketimpangan ekstrem, bayang-bayang ekspektasi sosial tetap mendikte bagaimana pembagian tugas tersebut dilakukan.

Beban Mental yang Tak Kasat Mata atau Mental Load

Persoalan dalam dinamika rumah tangga modern bukan sekadar perdebatan tentang siapa yang bertugas mencuci piring atau menyapu lantai hari ini. Ada dimensi lain yang jauh lebih melelahkan, yakni pekerjaan mental atau mental load yang mencakup hal-hal tidak terlihat secara fisik namun menguras energi psikologis secara konstan.

Pekerjaan mental ini meliputi mengingat jadwal imunisasi dan kegiatan sekolah anak, merencanakan menu makanan mingguan dan memastikan stok bahan dapur tercukupi, mengantisipasi berbagai kebutuhan darurat anggota keluarga, hingga memikirkan kesejahteraan emosional seluruh anggota rumah tangga secara berkelanjutan.

Ketika sebagian besar beban mental dan fisik ini jatuh secara tidak proporsional ke pundak istri, status pernikahan justru memperkuat ketimpangan berbasis gender. Akibatnya, perempuan berisiko kehilangan waktu krusial untuk beristirahat, merawat kesehatan mental, mengembangkan potensi karier, bersosialisasi, atau mengejar ambisi pribadinya. Oleh karena itu, diskusi di balik tren tersebut jauh melampaui pertanyaan sederhana tentang apakah pasangan mau membantu pekerjaan rumah karena isu utamanya menyangkut bagaimana masyarakat mendefinisikan ulang atau melanggengkan peran timpang antara laki-laki dan perempuan dalam unit keluarga.

Menikah Bukan Berarti Kehilangan Identitas Diri

Kritik tajam terhadap pola patriarki dalam pernikahan bukan berarti institusi pernikahan itu sendiri harus dihindari atau selalu bersifat opresif. Faktanya, jutaan pasangan berhasil membangun relasi yang sehat di mana pekerjaan domestik dibagi secara adil, pengasuhan anak dilakukan bersama, karier masing-masing didukung penuh, dan setiap keputusan besar diambil lewat musyawarah mufakat.

Di sinilah pentingnya memandang pernikahan sebagai relasi yang setara dan dapat dinegosiasikan. Menjadi seorang istri tidak otomatis berarti mendedikasikan seluruh hidup untuk menjadi pengurus rumah tangga tanpa ruang pribadi. Menjadi seorang ibu tidak berarti beban pengasuhan anak sepenuhnya ditanggung sendirian tanpa keterlibatan aktif pasangan. Demikian pula, menjadi seorang suami tidak lantas menjadikan seseorang sebagai pemegang otoritas tunggal yang memonopoli pengambilan keputusan keluarga.

Pernikahan yang sehat tidak boleh menuntut seseorang untuk mengorbankan identitas, pekerjaan, lingkaran pertemanan, otonomi tubuh, maupun cita-cita tertingginya. Dalam konteks inilah kata stop pada tren media sosial tersebut berfungsi sebagai alarm reflektif untuk berhenti sejenak demi berpikir jernih sebelum melanjutkan hubungan ke tahap permanen serta mempertanyakan jenis kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin dibangun bersama.

Tren Terkadang Bisa Jadi Ruang Aman

Fenomena tren “Stop The Wedding!” membuka mata kita bahwa media sosial bisa menjadi ruang aman bagi perempuan untuk bersuara, berbagi keresahan, dan mendekonstruksi hal-hal yang selama ini dianggap lumrah atau normal dalam kehidupan berumah tangga konvensional. Inti dari perdebatan ini bukan tentang memilih untuk melajang atau menikah, melainkan memastikan apakah sebuah pernikahan dibangun di atas fondasi kesepakatan sadar antar dua individu atau sekadar menjalankan peran usang yang dipaksakan oleh norma sosial yang patriarkal.

Sebelum memutuskan untuk menikah, ada banyak hal krusial yang wajib dibicarakan secara terbuka dan jujur seperti strategi pembagian tugas domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan bersama, dukungan terhadap kelanjutan karier, batasan hubungan dengan keluarga besar, hingga mekanisme komunikasi saat menghadapi konflik. Sebab pada hakikatnya, pernikahan yang ideal seharusnya menjadi ruang tumbuh bersama, bukan titik akhir di mana seseorang harus berhenti menjadi dirinya sendiri.