Rendahnya Indeks Pembangunan Gender di Bandung Barat: Potret Ketimpangan dan Urgensi Kebijakan Lokal
INFO BANDUNG BARAT — Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bandung Barat masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Yayasan Sosial Studi Malela mencatat bahwa pada 2024, IPG daerah ini hanya mencapai 81,02, salah satu yang terendah di antara kabupaten/kota di Jawa Barat dan jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 91,04.
Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan, meskipun belum signifikan. Berdasarkan dashboard statistik Jawa Barat, IPG Kabupaten Bandung Barat pada 2025 mencapai 81,98 (data per awal 2026). Kenaikan ini belum cukup untuk menutup kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.
IPG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Mengacu pada kerangka United Nations Development Programme (UNDP), indikator ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, rendahnya IPG tidak hanya mencerminkan persoalan statistik, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang masih membatasi peran perempuan dalam pembangunan.
Berbagai kajian dalam bidang gender studies mengungkapkan bahwa ketimpangan gender sering kali dipengaruhi oleh norma sosial patriarkal, keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja formal. Kondisi ini tampak relevan dengan situasi di Kabupaten Bandung Barat.
Hasil kajian Yayasan Sosial Studi Malela juga menunjukkan bahwa narasi pembangunan di tingkat daerah masih cenderung berfokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan. Meskipun pendekatan tersebut penting, hal itu belum cukup untuk mendorong kesetaraan yang lebih substantif. Perempuan masih lebih sering diposisikan sebagai pihak yang dilindungi, bukan sebagai subjek yang berperan aktif dalam pembangunan.
Koordinator Kajian Gender Yayasan Sosial Studi Malela, Dini Anjani, menekankan pentingnya perubahan cara pandang tersebut. Menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai aktor pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Naila Kabeer yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan mencakup akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, serta capaian nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Rendahnya IPG di Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Kedua, partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal yang masih relatif rendah. Laporan World Bank menunjukkan bahwa hambatan struktural, seperti beban kerja domestik dan diskriminasi di pasar kerja, masih menjadi tantangan utama. Ketiga, minimnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Keempat, kuatnya pengaruh norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik.
Pada akhirnya, peningkatan IPG tidak dapat dicapai tanpa perubahan paradigma pembangunan. Perempuan tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga harus diberdayakan sebagai subjek utama pembangunan. Meskipun terdapat peningkatan dari 81,02 pada 2024 menjadi 81,98 pada 2025, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya menuju pembangunan yang inklusif masih memerlukan kerja keras dan komitmen dari berbagai pihak.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan perempuan di Kabupaten Bandung Barat dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan IPG, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan.
