Menelusuri Sejarah, Mengapa Belum Ada Orang Sunda yang Menjadi Presiden?

INFO BANDUNG BARAT — Provinsi Jawa Barat secara konsisten selalu tampil sebagai salah satu lumbung suara terbesar sekaligus arena pertempuran politik paling krusial dalam setiap kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia. Dengan populasi yang masif dan pengaruh kultural yang begitu kuat melintas batas, sebuah anomali historis kerap memantik tanya di ruang-ruang diskusi kebangsaan mengenai alasan mengapa sejak fajar kemerdekaan menyingsing pada tahun 1945 hingga detik ini, belum ada satu pun tokoh berdarah murni Sunda yang berhasil menduduki posisi puncak sebagai Presiden Republik Indonesia.

Bagi sebagian pengamat politik pragmatis, fakta ini mungkin dipandang semata-mata sebagai sebuah paradoks elektoral, cacat strategi, atau kelemahan manuver tokoh-tokoh daerah. Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata politik praktis dan menyelami samudra kearifan lokal Tatar Pasundan, pertanyaan ini justru menjadi gerbang masuk yang sangat memukau untuk memahami epistemologi kekuasaan, falsafah kepemimpinan, dan pandangan dunia yang dianut oleh masyarakat Sunda. Ketidakhadiran sosok presiden dari etnis Sunda sama sekali bukan representasi dari ketidakmampuan politik atau absennya hasrat memimpin. Sebaliknya, fenomena ini adalah manifestasi dari paradigma peradaban yang jauh lebih luhur tentang makna esensial dari sebuah kekuasaan dan pengabdian.

Rekam Jejak Emas Sang Negarawan Penentu Arah Bangsa

Sebelum menyelam lebih jauh ke dalam diskursus filosofi, narasi sejarah yang objektif harus ditegakkan terlebih dahulu. Masyarakat Sunda sejatinya tidak pernah absen dari panggung utama peradaban kepemimpinan nasional. Sejarah mencatat dengan tinta emas kiprah tokoh-tokoh besar asal Tatar Sunda yang menjadi tulang punggung republik ini pada masa-masa transisi yang paling genting dan krusial.

Mari kita mengingat kembali sosok Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, seorang teknokrat dan negarawan brilian kelahiran Tasikmalaya yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Beliau memimpin Kabinet Karya sejak tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959 dengan dedikasi yang luar biasa. Kegeniusan Djuanda mencatatkan warisan abadi bagi keutuhan republik ketika ia merumuskan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Manuver geopolitik dan hukum internasional ini menjahit pulau-pulau Nusantara yang sebelumnya terpisahkan oleh perairan internasional menjadi satu kesatuan wilayah kedaulatan laut negara kepulauan yang tak terpisahkan. Melalui pemikirannya, ia membuktikan bahwa kepemimpinan Sunda mampu mengubah peta politik global dan menyatukan nusantara.

Selain Djuanda, panggung sejarah Indonesia juga merekam nama Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah, putra asli Situraja, Kabupaten Sumedang, yang sukses menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 1983 hingga 1988 mendampingi Presiden Soeharto. Kehadiran kedua tokoh besar ini membuktikan secara empiris bahwa urang Sunda memiliki rekam jejak kepemimpinan tingkat tinggi yang tak terbantahkan. Namun, mengapa langkah monumental tersebut seolah terhenti dan urung memuncak pada kursi kepresidenan? Jawabannya tertanam kuat dalam untaian DNA budaya politik itu sendiri.

Filosofi Mangga Tipayun dan Penundukan Ego Kekuasaan

Salah satu penjelasan paling filosofis dan mendalam mengenai fenomena keengganan ini dapat diurai melalui perspektif budaya yang sangat khas dan melekat dalam keseharian, yakni filosofi mangga tipayun. Secara harfiah, frasa ini berarti silakan duluan atau mangga lebih dulu. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan ini dipahami sekadar sebagai bentuk kesantunan tingkat tinggi. Namun, ketika ditarik ke dalam semesta politik yang kerap dipenuhi intrik saling sikut ala Machiavellian, filosofi mangga tipayun menjelma menjadi antitesis yang sangat memukau dan radikal.

Rudi Sirojudin Abas, dalam kajian esainya berjudul Mengapa Orang Sunda Sulit Jadi Presiden, membedah secara kritis bahwa masyarakat Sunda memandang politik bukan semata-mata sebagai arena gladiator untuk merebut kekuasaan absolut. Politik, dalam kacamata kosmologi Sunda, adalah instrumen rekayasa sosial untuk menjaga keharmonisan dan meminimalisasi pertikaian atau pacekcokan. Bagi penganut filosofi ini, pencapaian takhta kekuasaan tertinggi tidak akan memiliki arti apa-apa jika harus dibayar lunas dengan perpecahan masyarakat, polarisasi yang merusak akar sosial, dan konflik horizontal yang berdarah-darah.

Mempersilakan orang lain untuk memimpin dan mengambil posisi terdepan dalam kontestasi politik bukanlah sebuah bentuk kekalahan, sikap apatis, apalagi inferioritas kultural. Sikap tersebut adalah wujud supremasi pengendalian ego diri. Dalam pandangan budaya ini, berpartisipasi dalam dinamika politik dengan cara mengantarkan orang lain menjadi pemimpin sejati atau bertindak sebagai kingmaker sejatinya adalah bentuk kepemilikan kekuasaan yang jauh lebih elegan, tak terlihat, dan nir-konflik. Ini adalah laku batin kaum ksatria yang tidak haus akan panggung gemerlap dan tepuk tangan massal.

Epik Bubat dan Kemerdekaan Harga Diri Manusia Sunda

Karakter otonom manusia Sunda dalam memandang entitas kekuasaan juga tidak bisa dilepaskan dari memori kolektif sejarah yang tertanam kuat sejak abad keempat belas, yakni tragedi epos Perang Bubat pada tahun 1357. Berbagai literatur kuno seperti Kidung Sunda dan Kidung Sundayana memotret peristiwa bersejarah ini bukan sekadar sebagai tragedi diplomasi yang gagal di ujung keris, melainkan sebagai monumen abadi tentang penegakan kehormatan, otonomi, dan martabat diri atau ajén inajén.

Ketika ambisi unifikasi Mahapatih Gajah Mada mencoba mempolitisasi pernikahan suci antara Putri Dyah Pitaloka Citraresmi dan Prabu Hayam Wuruk sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Kerajaan Sunda kepada Imperium Majapahit, rombongan Sunda mengambil sikap yang sangat tegas tanpa kompromi. Mereka lebih memilih menempuh jalan ksatria dengan bertempur hingga titik darah penghabisan di Lapangan Bubat daripada harus menundukkan kepala, menyerahkan kedaulatan tanah leluhur, dan menggadaikan harga diri bangsa demi sebuah aliansi politik yang merendahkan.

Esai Urang Wado (2012) menyoroti dengan tajam bahwa Peristiwa Bubat mewariskan kode genetik tentang kemerdekaan jiwa manusia Sunda lintas generasi. Kekuasaan, jabatan, dan kedudukan politik setinggi apa pun tidak akan pernah sebanding dengan martabat yang harus ditumbalkan untuk meraihnya. Orang Sunda memiliki standar moral yang sangat kaku dan prinsipil terhadap intervensi yang bersifat merendahkan atau memaksa. Karakter historis inilah yang membentuk insting politik kehati-hatian, yang cenderung enggan berkompromi dengan pragmatisme kotor, menolak menjadi sekadar pion dalam permainan catur elite kekuasaan, dan selalu memilih mempertahankan kehormatan personal meski itu berarti tidak menduduki puncak hierarki penguasa.

Tri Tangtu di Buana Sebagai Ekuilibrium Kosmologi Kekuasaan

Jika di belahan Eropa dunia modern menyanjung pemikir seperti Montesquieu atas teori pemisahan kekuasaan Trias Politica, para leluhur Sunda sejatinya telah mewariskan doktrin ketatanegaraan yang seimbang dan terdesentralisasi jauh di masa lampau melalui mahakarya konsep Tri Tangtu di Buana. Konsep falsafah ini merupakan pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan mencegah lahirnya tirani.

Penelitian Rangga Saptya Mohamad Permana (2015) serta kajian komprehensif Hasan Mustapa beserta rekan-rekannya (2024) menguraikan bahwa Tri Tangtu membagi poros kehidupan dan tata kelola kekuasaan menjadi tiga lembaga sentral yang saling mengimbangi, yakni Prabu, Rama, dan Resi. Entitas Prabu bertindak sebagai representasi otoritas eksekutif dan pemegang kekuasaan administratif yang bertugas mengatur tata laksana roda pemerintahan sekaligus menjaga penegakan keadilan hukum di tengah masyarakat. Sementara itu, posisi Rama hadir sebagai representasi unsur masyarakat atau tatanan legislatif, yang diisi oleh tokoh-tokoh representatif yang menyuarakan denyut nadi kehendak rakyat, menjaga keutuhan tatanan sosial, dan merawat tradisi luhur leluhur. Di sisi lain, peran Resi menjadi representasi benteng spiritual dan moralitas, tempat bernaungnya kaum bijak bestari yang berfungsi sebagai penasihat agung, pemberi pertimbangan etis, dan penjaga arah spiritualitas suatu bangsa agar tidak tersesat dalam pusaran syahwat duniawi.

Ketiga entitas fundamental ini beroperasi secara beriringan dalam satu tarikan napas tanpa ada satu pun pihak yang menindas atau mendominasi pihak lainnya. Kepemimpinan Sunda sejak era keemasan kerajaan sangat anti terhadap sentralisasi kekuasaan tunggal yang absolut atau bibit-bibit otoritarianisme. Secara kultural, orang Sunda terbiasa hidup dalam ekosistem kekuasaan yang terdistribusi secara seimbang dan egaliter. Oleh sebab itu, hasrat buta untuk menjadi satu-satunya penguasa tunggal tertinggi mungkin secara psikologis kurang beresonansi dengan memori batiniah masyarakat Sunda yang lebih memuja sistem kolektivisme, musyawarah, dan sinergi pembagian peran.

Epistemologi Kepemimpinan Welas Asih dan Partisipatif

Pada level etos interaksi sosial sehari-hari, model kepemimpinan paripurna dalam semesta kosmologi Sunda dikristalisasi secara indah dalam tritunggal filosofis yang sangat humanis, yaitu nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh. Mulyani dan Chyntia Ika Ratnapuri (2018) dalam riset mendalamnya menegaskan bahwa kesatuan ketiga prinsip ini membentuk dimensi kepemimpinan luhur yang berakar pada jalinan kasih sayang, bukan pada dominasi kekuatan fisik maupun pemaksaan otoritas.

Prinsip silih asah, yang bermakna saling mencerdaskan dan menajamkan pikiran, menuntut hadirnya sebuah iklim di mana pemimpin dan yang dipimpin dapat bertukar diskursus secara terbuka tanpa adanya arogansi intelektual. Dalam bingkai pemikiran ini, seorang pemimpin bukanlah sosok manusia superior yang serba tahu dan berhak mendikte segala hal, melainkan seorang fasilitator pengetahuan yang memantik kebijaksanaan bagi rakyatnya. Selanjutnya, prinsip silih asih atau saling menyayangi dengan sepenuh hati mewajibkan adanya pancaran welas asih, empati, dan cinta sebagai fondasi paling dasar dalam setiap perumusan kebijakan publik. Negara harus dikelola dan diurus dengan rasa persaudaraan yang tulus, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi politik, transaksional modal, dan bagi-bagi kekuasaan.

Melengkapi keduanya, terdapat prinsip silih asuh yang berarti saling membimbing, menjaga, atau memelihara kelangsungan hidup bersama. Prinsip ini memposisikan figur pemimpin bukan sebagai majikan otoriter berdarah dingin yang minta disembah, dilayani, atau ditakuti, melainkan sebagai sosok orang tua yang mengayomi dan merawat rakyatnya layaknya keluarga sendiri. Kajian Haryo S. Martodirdjo beserta tim memperlihatkan dengan jelas bagaimana kesatuan harmonis dari prinsip-prinsip ini mampu menciptakan gaya kepemimpinan yang sangat partisipatif, membumi, merakyat, dan sangat jauh dari kesan elitis yang arogan. Dalam realitas perpolitikan modern yang sering kali diwarnai oleh agresi, kampanye hitam, dan budaya saling menjatuhkan demi meraih kekuasaan, etos kepemimpinan welas asih ala Sunda ini mungkin sering dianggap terlalu lembut. Padahal, jika direnungkan lebih dalam menggunakan mata batin, inilah letak puncak kematangan sebuah peradaban, di mana kesuksesan tidak didefinisikan dari seberapa banyak lawan politik yang berhasil dihancurkan, melainkan dari seberapa banyak sesama manusia yang berhasil dirangkul, diselamatkan, dan diangkat derajat martabatnya.

Sintesis Kosmologi Kepemimpinan dan Pengabdian Semesta

Seluruh elemen pembentuk karakter manusia Sunda, mulai dari pengendalian ego dalam mangga tipayun, kemerdekaan harga diri yang diwariskan dari Bubat, desentralisasi wewenang dalam Tri Tangtu, hingga kasih sayang paripurna dalam silih asih, pada hakikatnya bermuara pada satu kosmologi besar tentang posisi manusia di dalam jaring-jaring alam semesta. Kekuasaan dalam pandangan filsafat Sunda tidak pernah dibentuk dalam wujud piramida runcing di mana hanya ada satu raja yang bertahta absolut di puncak tertinggi. Kekuasaan justru dipahami sebagai sebuah lingkaran ekosistem kosmik, di mana setiap individu memiliki fungsi kepemimpinan yang saling menghidupi dan menjaga keseimbangan poros semesta.

Konsep sabilulungan atau gotong royong dan tekad untuk hirup tingtrim atau hidup damai menjadi nyawa utama dari seluruh pergerakan sosial dan politik masyarakat Sunda. Ketika ambisi pribadi untuk menguasai pusat pemerintahan berpotensi merusak tatanan harmoni yang telah terbangun lintas generasi, seorang insan Sunda sejati akan secara sadar memilih mundur selangkah demi menyelamatkan keutuhan bersama. Kepemimpinan dalam kesadaran tertinggi ini tidak menuntut panggung, tidak mensyaratkan sorot lampu mahkota, dan tidak diukur dari stempel legitimasi konstitusional tertinggi sebuah negara. Kepemimpinan bermanifestasi dalam kemampuan merawat tata ruang kehidupan, menjaga kelestarian alam, dan menyejahterakan sesama tanpa harus menamai diri sebagai penguasa.

Oleh karena itu, dalam kacamata kosmologi yang lebih transenden, ketiadaan figur presiden dari kalangan etnis Sunda sama sekali bukan sebuah kekosongan sejarah yang perlu diratapi. Fenomena ini justru merupakan pembuktian dari tingkat literasi spiritual yang radikal, di mana kekuasaan dikembalikan pada hakikat asalnya, yakni sebagai medium pengabdian diam-diam yang terdistribusi secara egaliter di tengah masyarakat. Manusia Sunda mempraktikkan seni memimpin tanpa mendominasi, merengkuh pengaruh tanpa menaklukkan, dan menjadi garda terdepan penjaga tatanan tanpa perlu mengklaim singgasana puncaknya. Kesadaran kosmik inilah yang membuat falsafah kepemimpinan Sunda terus relevan dan abadi, melampaui segala bentuk perebutan kursi kekuasaan fana yang ada di dunia fana ini.