MBG untuk Balita Dikritik Ahli Gizi: Anak Hanya Kenyang, Kualitas Gizi Tak Terpenuhi
INFO BANDUNG BARAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) menuai kritik dari sejumlah ahli gizi dan pegiat kesehatan. Mereka menilai pelaksanaan MBG justru berpotensi mengacaukan tata kelola gizi yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis posyandu.
Keluhan muncul dari berbagai daerah terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai kebutuhan gizi balita. Sejumlah orang tua mengaku menerima paket makanan yang mengandung pangan ultra-proses, seperti burger, roti isi, biskuit, susu kemasan, hingga makanan tinggi gula dan garam. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena balita berada pada fase krusial pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.
Tina, warga Bandung, Jawa Barat, mengaku menerima paket MBG dua kali seminggu untuk anaknya yang berusia tiga tahun. Meski anaknya menyukai makanan yang diberikan, ia menyayangkan keberadaan roti dan biskuit dalam paket tersebut. “Kurang baik kalau roti dan biskuit. Lebih baik telur, ikan, daging, atau buah-buahan diperbanyak,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan Anisa, orang tua balita lainnya. Menurutnya, menu seperti burger dan kentang goreng tidak memenuhi standar gizi anak .“Burger itu junk food. Anak saya paling cuma makan telurnya. Sisanya sering tidak dimakan dan terbuang,” katanya.
Situasi berbeda ditemukan di beberapa daerah lain. Di Solo, Jawa Tengah, penerima MBG mengaku menu yang diberikan relatif beragam dan mayoritas berupa makanan rumahan. Namun, tetap ada menu seperti burger berbahan roti tawar dan daging olahan yang sempat dibagikan meski hanya satu kali.
Program MBG untuk 3B ditargetkan menjangkau 9,1 juta penerima manfaat, dan akan diperluas hingga 89,2 juta orang secara nasional pada 2026. Pemerintah menyebut MBG sebagai instrumen penting dalam penanganan stunting. Namun, sejumlah ahli gizi mempertanyakan kesiapan sistem dan konsistensi penerapan standar gizi di lapangan.
Ahli gizi Tan Shot Yen menilai persoalan utama MBG terletak pada panduan yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terlalu normatif dan hanya berbasis angka kecukupan gizi, tanpa daftar pangan rujukan yang jelas. Padahal, Kementerian Kesehatan telah memiliki buku pedoman rinci yang membatasi penggunaan pangan tinggi gula, garam, lemak, serta makanan ultra-proses.
“Sudah jelas kita harus mengutamakan protein hewani dan pangan segar. Tapi yang terjadi, makanan kemasan justru masuk ke menu balita,” ujar Tan. Ia menilai pedoman tersebut diinterpretasikan bebas oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak selalu memiliki latar belakang keilmuan gizi.
Lebih jauh, Tan mengkritik hilangnya fungsi edukasi dan konseling gizi sejak MBG menggantikan PMT. Menurutnya, PMT tidak hanya soal pemberian makanan, tetapi juga pendampingan perilaku makan keluarga melalui kader posyandu. “Sekarang seolah hanya bagi-bagi jinjingan. Ini sudah kacau,” katanya.
Pendiri CISDI, Diah Saminarsih, menyebut kehadiran MBG justru mengganggu sistem intervensi gizi yang selama ini terintegrasi. Dalam PMT, pemberian makanan dilakukan bersamaan dengan pemantauan status gizi, edukasi, hingga rujukan kesehatan. “MBG tidak bisa menggantikan peran PMT, apalagi jika masih mengandung pangan ultra-proses,” jelasnya.
Diah menegaskan konsumsi makanan ultra-proses pada balita berisiko meningkatkan stunting karena kebutuhan mikronutrien tidak terpenuhi secara optimal. “Balita hanya kenyang, tapi kualitas gizinya tidak terpenuhi,” ujarnya.
Para ahli juga mengingatkan dampak jangka panjang konsumsi pangan tinggi gula dan garam pada anak, mulai dari risiko obesitas, gangguan metabolik, hingga pembentukan pola makan tidak sehat sejak dini. Mereka khawatir MBG justru membentuk persepsi keliru bahwa makanan kemasan adalah makanan sehat.
Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum memberikan penjelasan terbuka terkait kritik tersebut. Para ahli mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program ini benar-benar berpihak pada kebutuhan gizi ibu dan balita, bukan sekadar memenuhi target distribusi makanan.***
