Padalarang: Jejak Sejarah dalam Buku Harian yang Dirampas dari Pramoedya Ananta Toer
INFO BANDUNG BARAT–Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar Indonesia, dikenal karena karya-karyanya yang menggugah kesadaran sejarah dan kemanusiaan. Namun, sedikit yang tahu bahwa Pram pernah kehilangan salah satu karya paling pribadinya, sebuah buku harian setebal 5 cm, yang ia tulis antara 1941–1946, dan kini tidak diketahui keberadaannya.
Buku harian ini ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas kuning buatan Padalarang, Bandung Barat, dan diikat menggunakan tali sepatu militer Republik. Benda itu bukan sekadar catatan pribadi—melainkan fragmen penting dari sejarah Indonesia yang tertulis dari sudut pandang rakyat biasa.
Disita Tentara Belanda Saat Agresi Militer I
Pada 23 Juli 1947, hanya dua hari setelah Belanda melancarkan Agresi Militer I, rumah Pram di Gang Mangga, Kemayoran, Jakarta, digerebek pasukan Marinir Belanda. Buku harian itu ikut dirampas, bersama dengan naskah-naskah lain milik Pram. Beberapa arsip lainnya bahkan disita dari tangan seorang mantan kopral bernama Soegiarto.
Peristiwa ini bukan hanya kehilangan pribadi bagi Pram, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan kolonial membungkam narasi-narasi dari kalangan rakyat dan intelektual Indonesia.
“Buku harian itu tidak pernah kembali. Kami bahkan tidak pernah tahu apakah Belanda membalas surat permintaan kakek,” ujar Angga Okta Rachman, cucu Pram dan pengelola arsip keluarga. (Historia, 2020).
Kertas Kuning dari Padalarang: Benda Lokal, Makna Nasional
Padalarang, sebuah wilayah kecil di Kabupaten Bandung Barat, sejak zaman kolonial dikenal sebagai pusat produksi kertas. Pabrik Kertas Padalarang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 dan menjadi produsen utama kertas untuk keperluan administrasi dan pendidikan.
Pramoedya menggunakan kertas kuning buatan Padalarang itu sebagai medium untuk merekam sejarah. Dalam kondisi revolusi dan keterbatasan sumber daya, kertas lokal ini menjadi saksi bisu perjuangan intelektual yang terus menyala bahkan di masa-masa gelap.
Tuntutan Pram kepada Pemerintah Belanda
Pada September 1965, Pramoedya mengirimkan surat resmi kepada Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Ia menuntut agar semua karyanya—termasuk buku harian tersebut—dikembalikan. Bila tidak mungkin, ia meminta ganti rugi, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mendirikan sanggar budaya dan pusat dokumentasi sejarah Indonesia modern.
Namun hingga kini, tidak ada catatan resmi bahwa pemerintah Belanda pernah merespons atau mengembalikan dokumen-dokumen tersebut.
Buku Harian yang Dirampas, Ingatan yang Tak Pernah Padam
Kehilangan buku harian Pram menandai salah satu contoh nyata dari penghilangan memori kolektif bangsa. Catatan itu berisi pengalaman hidup seorang intelektual muda yang menyaksikan langsung perubahan besar di Indonesia: dari penjajahan, revolusi, hingga awal kemerdekaan.
Meski bukunya hilang, Pram tetap menulis. Dari Pulau Buru, ia melahirkan karya-karya besar seperti Bumi Manusia yang menghidupkan kembali suara yang telah berusaha dibungkam.***
