Kejaksaan Agung Tetapkan Mantan Mendag Tom Lembong sebagai Tersangka Kasus Impor Gula
INFO BANDUNG BARAT — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku. “Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ujar Abdul dalam keterangan pers di Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).
Dugaan Pelanggaran Prosedur
Merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2004, impor gula kristal putih seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Tom Lembong memberikan persetujuan impor kepada perusahaan swasta, PT AP.
Penyidik menegaskan bahwa persetujuan impor tersebut tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk mengetahui kebutuhan riil gula nasional. Padahal, pada akhir 2015, pemerintah telah memproyeksikan kekurangan stok gula kristal putih sebesar 200.000 ton untuk stabilisasi harga dan pemenuhan stok nasional pada 2016.
Alih-alih mengimpor gula kristal putih secara langsung melalui BUMN, pihak PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) justru diduga melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta di bidang gula atas instruksi Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS.
Modus Operandi dan Kerugian Pasar
Kedelapan perusahaan swasta yang terlibat sebenarnya memiliki izin industri khusus untuk gula kristal rafinasi, yang ditujukan bagi sektor makanan, minuman, dan farmasi. Setelah mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, perusahaan tersebut tidak mendistribusikannya sesuai prosedur operasi pasar.
PT PPI diduga melakukan skema pembelian seolah-olah, padahal gula tersebut dijual langsung oleh perusahaan swasta ke pasar umum melalui distributor yang terafiliasi dengan mereka. Harga jual di pasaran saat itu mencapai Rp16.000 per kilogram, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp13.000 per kilogram. Praktik ini dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan stabilisasi harga pangan.
