38°C
20/06/2026
Lingkungan Hidup Peristiwa

WALHI: Penurunan Hutan Jabar 43%, Jangan Sampai Jawa Barat Menyusul Banjir Sumatra

  • Desember 3, 2025
  • 3 min read
WALHI: Penurunan Hutan Jabar 43%, Jangan Sampai Jawa Barat Menyusul Banjir Sumatra

INFO BANDUNG BARAT — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merilis laporan mengejutkan terkait kondisi alam di Jawa Barat. Dalam dua tahun terakhir, penurunan tutupan hutan di provinsi ini mencapai angka 43 persen. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan sebuah alarm keras atas memburuknya kondisi ekologis di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tersebut.

Hilangnya kawasan hutan berarti hilangnya fungsi vegetasi alamiah yang selama ini menjadi benteng pertahanan utama tanah Pasundan terhadap ancaman banjir, tanah longsor, hingga krisis kekerangan jangka panjang.

Menurut analisis WALHI, penyusutan drastis tutupan hutan di Jawa Barat didominasi oleh masifnya alih fungsi lahan, ekspansi kawasan permukiman, pembangunan proyek infrastruktur, serta aktivitas industri yang tidak dibarengi dengan komitmen perlindungan kawasan konservasi. Jika tata ruang yang eksploitatif ini terus dibiarkan, Jawa Barat berisiko besar menghadapi bencana ekologis serupa dengan yang menimpa Sumatra, di mana banjir bandang merendam puluhan ribu rumah dan menelan korban jiwa.

Perspektif Ilmiah: Hubungan Deforestasi dan Risiko Banjir

Secara ilmiah, korelasi antara penurunan luas hutan dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologis telah banyak dibuktikan melalui berbagai riset global maupun lokal:

  • Siklus Air Hidrologi: Berdasarkan penelitian bertajuk The Role of Forests in Water Cycle Regulation and Flood Control (2024), hutan memiliki peran vital dalam mengatur siklus air dan memperlambat aliran permukaan (surface runoff). Ketika pohon-pohon ditebang, kemampuan infiltrasi tanah untuk menyerap air hujan melemah secara drastis, memicu limpasan air permukaan dalam volume besar yang memicu banjir bandang.
  • Frekuensi Bencana Meningkat: Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melalui laporannya pada tahun 2003 juga menegaskan bahwa degradasi kawasan hutan berkontribusi langsung terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas banjir di berbagai negara berkembang.

Kondisi Kritis di Hulu DAS Citarum dan Zona Resapan Air

Kondisi deforestasi ini sejalan dengan temuan lokal yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Lingkungan (2019) terkait kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu. Studi tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya luas tutupan hutan di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai melonjak sangat signifikan saat musim hujan tiba. Tanpa adanya akar pepohonan di hulu untuk menahan air, air hujan langsung menggelontor deras ke kawasan hilir yang padat penduduk, seperti kawasan metropolitan Bandung Raya.

Tekanan terhadap ekosistem hutan di Jawa Barat terus berlanjut akibat perubahan tata guna lahan yang masif dari tahun ke tahun.

Sumber Kajian / RisetFokus Wilayah & PeriodeHasil Temuan Ekologis
Majalah Geografi Indonesia (2020)Kawasan DAS Citarum (1989–2019)Tutupan vegetasi menyusut sekitar 35% akibat konversi lahan.
Jurnal Geoscience Unpad (2024)Sub-DAS Cibeusi (Prediksi hingga 2026)Terjadi penyusutan zona resapan air secara masif, memperbesar risiko krisis air tanah.

Belajar dari Krisis Ekosistem di Sumatra

Peringatan yang digaungkan oleh WALHI ini menjadi preseden yang sangat relevan jika berkaca pada bencana banjir besar yang melanda Sumatra. Berdasarkan laporan CNN Indonesia (2025), kerusakan ekosistem di wilayah hulu serta lemahnya kebijakan mitigasi struktural dari pemerintah menjadi faktor utama parahnya dampak bencana tersebut. Kejadian kelam ini dinilai bisa menjadi masa depan Jawa Barat jika laju deforestasi tidak segera dihentikan melalui pemulihan yang serius.

Oleh karena itu, WALHI mendesak pemerintah provinsi beserta seluruh elemen masyarakat untuk mengubah paradigma dalam memandang hutan. Hutan tidak boleh lagi diperlakukan semata-mata sebagai komoditas atau sumber daya ekonomi ekstraktif, melainkan harus dijaga sebagai sistem penyangga kehidupan (life support system).

Langkah taktis yang harus segera diambil meliputi penguatan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan kawasan konservasi, percepatan program restorasi hutan, serta pengembalian fungsi tata ruang yang berpihak penuh pada keberlanjutan ekologi demi keselamatan generasi mendatang.

About Author

Tim Redaksi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *