Politisasi Tubuh Perempuan Sebagai Instrumen Pengalihan Isu Korupsi dan Skandal Kekuasaan
INFO BANDUNG BARAT — Dalam panggung politik dan kekuasaan, narasi bias gender berupa fitnah seksual acap kali diproduksi secara masif sebagai instrumen taktis untuk mengalihkan atensi publik dari skandal korupsi sistemis maupun pelanggaran hukum berskala besar. Tubuh perempuan kerap diobjektifikasi dan ditempatkan sebagai komoditas utama dalam sirkulasi hoaks tersebut. Rekam jejak sejarah mencatat berbagai fragmen kelam di mana figur perempuan dikorbankan melalui stigma moralitas demi menyelubungi kejahatan struktural yang dilakukan oleh para pemegang otoritas.
Pelukis sekaligus aktivis kesetaraan gender, Dewi Chandraningrum, menegaskan bahwa dalam ekosistem patriarki yang korup, perempuan diposisikan sebagai target paling rentan untuk dieksploitasi lewat isu-isu domestik. Narasi bernuansa seksual sengaja diproduksi karena karakter sosiologis masyarakat cenderung lebih mudah terpicu oleh sentimen moralitas ketimbang isu akuntabilitas publik.
“Tubuh perempuan itu dalam epos sejarah politik kenegaraan adalah sumber fitnah paling asyik, paling gampang disirkulasi,” ujar Dewi.
Pola Pengulangan Sejarah dari Tragedi Politik Hingga Skandal Korupsi Modern
Stategi pengalihan isu melalui stigma seksual ini bukan merupakan fenomena kontemporer semata, melainkan sebuah metode represi lama yang terus direproduksi lintas generasi. Pola ini dapat diidentifikasi melalui beberapa peristiwa krusial.
Stigmatisasi Gerwani pada Peristiwa Politik 1965 Pasca-peristiwa September 1965, para anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi sasaran kampanye hitam melalui penyebaran fiksi seksual yang keji. Narasi fabrikasi mengenai tarian amoral di Lubang Buaya sengaja diembuskan oleh elite penguasa baru untuk mendehumanisasi kelompok tersebut, sekaligus memuluskan peralihan kekuasaan politik nasional.
Kekerasan Seksual dan Fitnah Rasial pada Tragedi Mei 1998 Pada momentum kejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998, perempuan dari etnis Tionghoa dijadikan korban kekerasan seksual sistematis di ruang publik. Tragedi kemanusiaan ini kemudian diikuti oleh operasi senyap berupa penyebaran fitnah seksual dan penyangkalan berlapis guna mengaburkan aktor intelektual di balik kerusuhan massal tersebut.
Objektifikasi Figur Publik pada Kasus Korupsi Komoditas Timah Dalam konteks modern, pola serupa kembali berulang ketika megaskandal korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah mencuat ke permukaan. Perhatian publik justru digiring untuk menghujat personalitas artis Sandra Dewi secara nasional. Akibatnya, fokus penyelidikan menguap dan publik terjebak dalam penghakiman moralitas terhadap figur perempuan, sementara para pelaku utama serta koruptor kerah putih di balik layar luput dari sorotan media.
Dominasi Struktur Patriarki dalam Sistem Hukum yang Korup
Fenomena sosiologis ini menjadi indikator kuat bahwa perempuan terus menjadi korban sekunder dari sistem yang bias patriarki dan korup. Ketika para aktor utama atau “orang besar” terancam oleh jerat hukum, konstruksi sosial yang masih patriarkis dimanfaatkan untuk menyerang sisi reputasi perempuan yang terafiliasi dengan pusaran kasus tersebut.
Fitnah seksual terbukti menjadi metode pengalihan isu yang paling murah dan efektif karena mampu memicu histeria massa, mengaburkan logika hukum pembaca, serta melindungi kepentingan finansial para elite dari tuntutan transparansi publik. Melalui kritik kebudayaan ini, publik diajak untuk lebih kritis dalam memilah narasi media agar tidak terjebak dalam agenda pengalihan isu yang mengorbankan martabat perempuan.
