INFO BANDUNG BARAT — Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada 2026 berdampak pada sejumlah program strategis di bidang literasi. Salah satu program yang dipastikan tidak lagi berjalan ialah pembagian buku gratis ke berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut diambil setelah anggaran Perpusnas turun hampir separuh dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyampaikan bahwa anggaran lembaganya pada 2026 sebesar Rp377,9 miliar, turun dari sekitar Rp721 miliar pada 2025. Penurunan anggaran tersebut menyebabkan sejumlah program prioritas tidak dapat dilaksanakan, termasuk distribusi bantuan buku kepada masyarakat. Berdasarkan pemaparan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 16 Juli 2026, program pembagian buku menjadi salah satu yang terdampak paling signifikan.
Selama beberapa tahun terakhir, Perpusnas menjalankan program bantuan buku ke berbagai wilayah melalui skema penyaluran sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi penerima. Bantuan tersebut disalurkan ke perpustakaan desa, perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat (TBM), sekolah, lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga puskesmas. Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan koleksi perpustakaan.
Selain menghentikan distribusi buku, Perpusnas juga tidak lagi dapat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perpustakaan. DAK tersebut sebelumnya digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung perpustakaan, penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengadaan perabot, serta penguatan layanan perpustakaan daerah.
Meski demikian, Perpusnas menyatakan tetap akan menjalankan program-program yang masih dapat didukung oleh anggaran yang tersedia. Lembaga tersebut juga mengusulkan penambahan anggaran agar berbagai program prioritas, termasuk penguatan layanan perpustakaan dan literasi nasional, tetap dapat dilaksanakan.
Akses Buku Menjadi Faktor Penting dalam Literasi
Penghentian program distribusi buku tidak hanya berdampak pada bertambahnya koleksi perpustakaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemerataan literasi. Dalam kajian pendidikan dan ilmu perpustakaan, ketersediaan bahan bacaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan literasi masyarakat.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Does the Digital World Open Up an Increasing Divide in Access to Print Books? (2022) menemukan bahwa peserta didik yang memiliki akses lebih baik terhadap buku cetak cenderung memiliki kemampuan membaca (reading performance) yang lebih tinggi. OECD juga mencatat bahwa kesenjangan kepemilikan buku masih menjadi salah satu penyebab ketimpangan hasil belajar antarkelompok sosial ekonomi.
Temuan serupa disampaikan OECD dalam laporan 21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perkembangan kemampuan literasi tidak hanya dipengaruhi oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan yang menyediakan akses terhadap bahan bacaan. Semakin mudah masyarakat memperoleh buku, semakin besar peluang terbentuknya kebiasaan membaca yang berkelanjutan.
Sementara itu, UNESCO melalui Global Education Monitoring Report menegaskan bahwa ketersediaan buku merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kualitas pembelajaran. Di banyak negara, keterbatasan akses terhadap buku masih menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah dengan sumber daya yang terbatas.
Dalam konteks Indonesia, penghentian distribusi buku oleh Perpusnas berpotensi memperlambat penambahan koleksi di perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, maupun fasilitas publik lain yang selama ini menerima bantuan pemerintah. Kondisi tersebut tidak serta-merta menurunkan tingkat literasi nasional, namun dapat memengaruhi pemerataan akses terhadap bahan bacaan, khususnya bagi masyarakat di daerah yang masih bergantung pada bantuan koleksi buku.
Dengan demikian, dampak pemangkasan anggaran Perpusnas tidak hanya menyangkut pengurangan program kelembagaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi ekosistem literasi nasional. Di tengah berbagai upaya meningkatkan budaya membaca, keberlanjutan akses terhadap buku tetap menjadi salah satu prasyarat penting dalam membangun masyarakat yang literat.
